Jogjainfo Update

YOGYAKARTA--MICOM: Pasangan nomor urut 3, Haryadi Suyuti-Imam Priyono unggul dalam Pemilu Kada Kota Yogyakarta, Minggu (25/9), hasil penghitungan cepat dua lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Media Survey Center Indonesia (MSI). Jaringan Suara Indonesia (JSI) merilis pasangan tersebut unggul 48,38 %. Sedangkan pasangan Zuhrif Hudaya-Aulia Reza Bastian (1) dan Hanafi Rais-Tri Hardjun (2) masing-masing hanya memperolah suara sebanyak 9,65 persen dan 41,97 persen suara. Total suara sah yang mereka yang masuk sebanyak 67.539 suara. "Jumlah suara sah yang masuk dalam penghitungan cepat lembaganya diambil dari 280 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Yogyakarta," terang Eko Kusmayati, Diretur Riset JSI. Jumlah tersebut merupakan 30 persen TPS dari total TPS yang ada, yaitu 838 TPS. Pemilihan TPS dilakukan secara acak. Kemenangan pasangan calon nomor tiga juga tercatat di Media Survey Center Indonesia (MSI). Pasangan yang diusung Partai Golkar dan PDIP ...

JOGJA—Lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) melalui perhitungan cepat pelaksanaan pilkada Kota Jogja menyebutkan perolehan suara pasangan calon Walikota Jogja Haryadi Suyuti–Imam Priyono (Hati) paling tinggi. Sesuai hasil survey yang dilakukan oleh JSI menyebutkan pasangan nomor urut satu Zuhrif Hudaya-Aulia Reza memperoleh 9,65 persen suara. Pasangan nomor urut dua Hanafi Rais-Tri Harjun Ismaji memperoleh 41,97 persen suara. Pasangan nomor urut tiga Haryadi Suyuti-Imam Priyono memperoleh 48,38 persen suara. Direktur Riset Jaringan Suara Indonesia (JSI), Eko Kusmayadi menjelaskan, survei yang dilakukan timnya menggunakan sistem sampling. Dari 838 jumlah seluruh TPS, digunakan sampling sebanyak 280 TPS. “Dalam survei ini kami menggunakan sistem sampling dengan 280 TPS. Suara yang dihitung dalam perhitungan cepat tersebut hanya suara sah saja dari 280 TPS. Total suara yang masuk adalah 67.539 suara," katanya, Minggu (25/9). Survei yang dilakukan oleh JSI menggu...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta mendata sekitar 32.000 kartu pemilih nonfaktual dari total 322.840 kartu pemilih dalam Pilkada Yogyakarta. Akibatnya, sekitar 10 persen pemilih diprediksi tidak akan menggunakan hak suara mereka dalam pilkada, Minggu (25/9/2011) ini. "Kartu pemilih nonfaktual adalah surat suara yang dimiliki pemilih yang terdaftar, tetapi orangnya tidak berada di Yogyakarta. Kartu pemilih ini sengaja tidak kami berikan kepada siapa-siapa agar tidak disalahgunakan," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Nasrullah saat meninjau proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara 10 Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Menurut Nasrullah, para pemilih nonfaktual sebenarnya memiliki kartu tanda penduduk dan kartu C1 di Yogyakarta, tetapi mereka tidak berada di Yogyakarta. Dengan prediksi sekitar 32.000 warga Yogyakarta yang tak menggunakan suara, KPU Kota Yogyakarta masih optimistis tingkat partisipasi warga dalam Pil...

KULON PROGO, KOMPAS.com — Hari ini, Minggu (19/6/2011), Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada kali ini dilaksanakan serentak di 937 tempat pemungutan suara (TPS), dua di antaranya TPS khusus, di rutan dan rumah sakit. Pilkada Kulon Progo diikuti empat pasang calon bupati dan wakil bupati. Nomor urut 1 Sarwidi-Hartikah (Sartika) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada nomor urut 2, pasangan Mulyono-Ahmad Sumiyanto (Noto), diusung koalisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan pada nomor urut 3, pasangan Suprapta-So'im (Prakoso) yang diusung Partai Golkar, Gerindra, PDK, PKPB, dan PKNU. Terakhir nomor urut 4 pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo (Sehat) yang diusung koalisi PDIP, PAN, dan PPP. Sebelum menuju pilkada, empat pasangan calon ini telah menggelar kampanye. Termasuk penyampaian visi dan misi di hadapan DPRD, hingga debat kandidat calon. "Hari ini kita gelar pilkada serentak dan ke...

JOGJA: Birokrat yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Kota Jogja 2011 sepertinya harus berpikir ulang. Ancaman hukuman untuk PNS yang ketahuan terlibat pilkada hukumannya tidak main-main. Bahkan ancaman hukumannya yang terberat bisa sampai pemecatan dengan tidak hormat. Inspektur Inspektorat Kota Jogja, Wahyu Widayat mengatakan, keterlibatan PNS dalam Pilkada sudah diatur dalam PP 53/2010 tentang disiplin PNS. ”Dari PP tersebut khusus mengenai pilkada ada di pasal 4 angka 14 dan 15,” kata Wahyu, Rabu (11/5). Angka 14 menyebutkan tentang memberikan dukungan kepada calon walikota dan wakil walikota dengan memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau surat kependudukan. Angka 15 menyebutkan tentang memberikan dukungan kepada calon walikota dan wakil walikota dengan terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas jabatan untuk kampanye, serta membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan yang mencalonkan diri. Wahyu menjelaska...