Jogjainfo Update

YOGYAKARTA – Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyampaikan sabda tama atau amanat di Bangsal Kencono kompleks Keraton Yogyakarta, kemarin. Dalam amanatnya, Sri Sultan HB X secara lugas menyatakan posisi keraton dan pakualam yang lebih memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sabda tama ini sekaligus menegaskan bahwa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah melalui penetapan dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta. Dalam amanat yang disampaikan dalam bahasa Jawa tersebut, HB X menegaskan, Mataram adalah negara merdeka yang merupakan penggabungan dari Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sistem pemerintahan yang dipergunakan di Bumi Mataram atau saat ini dikenal dengan Yogyakarta tetap menggunakan tata aturan dan tata pemerintahan milik Mataram. ”Kang kaya dikersaake lan dikeparangake, Mataram ngesuhi Nuswantara, nyengkuyung jejeging negara, nangin tetep ngagem paugeran lan tata keprajane dhe...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan akan mengembalikan kelebihan sumbangan yang diberikan para pejabat pada saat pernikahan putri bungsunya Gusti Kanjeng Ratu Bendara dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara. "Jika nanti hasil penghitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sumbangan itu terdapat kelebihan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan negara, saya akan mengembalikannya," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogyakarta, Kamis (20/10). Menurut dia, sejak awal rencana pernikahan putrinya, KPK sudah melakukan pendataan secara administratif. Misalnya, dengan memberikan nomor urut pada setiap sumbangan untuk memudahkan pendataan. Selanjutnya, KPK akan melakukan pengecekan jenis sumbangan dan ditentukan apakah masih memenuhi ketentuan atau tidak. "Sejak awal sumbangan itu sudah diberi nomor, misalnya terima amplop dinomori, begitu pula...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Undangan resepsi pernikahan putri bungsu Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Raden Ajeng (GRAj) Nur Astuti Wijareni, dengan Achmad Ubaidillah mulai disebar. Undangan "royal wedding" ala Yogyakarta itu memiliki desain yang disesuaikan tamu yang diundang. "Warnanya hijau muda, khusus diperuntukkan jajaran Muspida DIY. Untuk tamu lain, undangan yang diberikan berwarna beda," ujar Kepala Humas Pemerintah Provinsi DIY Kuskasriyati, Kamis (29/9/2011). Undangan itu berukuran 18 x 30 sentimeter, dibuat dari kertas berbahan keras (hard cover). Di bagian sampul, terdapat logo Keraton Yogyakarta dan di bagian atas dihiasi tulisan timbul (emboss) berwarna emas. "Undangan lainnya berwarna jingga, khusus pimpinan dan anggota DPRD DIY," ujar Kuskasriyati. GRAj Nur Astuti Wijareni, yang kini bernama Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, akan menikah dengan Achmad Ubaidillah, yang kini bergelar Kanjeng Pangeran Har...

YOGYAKARTA– Sebanyak 260 orang, sebagian di antaranya pejabat dan mantan pejabat publik mengikuti prosesi wisuda kenaikan pangkat abdi dalem di Bangsal Ksatrian Keraton Yogyakarta, kemarin. Wisuda yang dipimpin oleh Pangageng Kawedanan Hageng Panitraputra Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo ini diikuti 120 abdi dalem Keprajan atau dari instansi pemerintahan dan140 Punokawan atau dari masyarakat umum. Yang menarik, salah satu tokoh yang diwisuda sebagai abdi dalem keraton adalah mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hendarman kemarin mendapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Panjiwidura. Tokoh asli Magelang ini mengaku, keinginan untuk menjadi abdi dalem muncul sudah lama,tepatnya saat sebagai Jaksa Muda Pidana Khusus. Bahkan saat sebagai Jaksa Agung,dia juga pernah mendapat tawaran untuk menjadi abdi dalem.Namun karena waktu belum tepat, tawaran itu baru bisa terwujud saat ini. Hubungannya dengan keraton juga sudah terbilang cukup dekat lantaran sang istr...

Liputan6.com, Yogyakarta: Ribuan warga Yogyakarta dan sekitarnya menghadiri pagelaran Syawalan Akbar bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Syawalan ini sekaligus guna memperingati 66 tahun maklumat Sri Sultan HB IX tentang bergabungnya Nagari Yogyakarta ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Syawalan Akbar dimulai dengan pembacaan Amanat Rakyat Yogyakarta di hadapan Sri Sultan HB X oleh Ketua DPRD Provinsi serta bupati dan walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam amanat disebutkan bahwa maklumat 5 September 1945 yang berisi bergabungnya Yogyakarta ke NKRI adalah wasiat yang akan tetap dijaga oleh seluruh rakyat Yogyakarta. Karena itu, seluruh rakyat menyatakan akan setia dan mendukung penetapan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur tanpa ada batas waktu jabatan. Sri Sultan pun menyatakan akan menjalankan amanat yang diberikan rakyat. Usai penandatanganan amanat, acara dilanjutkan dengan acara silaturahmi. Tak ayal, ribuan warga pun berde...

5 September, ribuan warga Yogya pro-penetapan turun ke jalan dukung penyelesaian RUUK DIY. VIVAnews - Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengingatkan kembali momen bersejarah itu, pada tanggal 5 September mendatang, elemen masyarakat Yogyakarta pro-penetapan akan menyerahkan dokumen Amanah Rakyat DI Yogyakarta kepada Sri Sultan HB X di Pagelaran Kraton Yogyakarta. Amanah Rakyat DI Yogya ini akan menjadi bukti mengentalnya sikap politik warga Yogya, yang menginginkan agar Sultan tetap berkuasa di Kraton Yogya dan Adipati Paku Alam yang berkuasa di Pura Paku Alaman. Kemudian, masing-masing tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DI Yogyakarta. "Momen 5 september mendatang akan dikuatkan kembali dukungan terhadap Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY," kata Sukirman, salah seorang pemrakarsa peringatan, 3 September 2011....