5 September, ribuan warga Yogya pro-penetapan turun ke jalan dukung penyelesaian RUUK DIY.
VIVAnews - Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengingatkan kembali momen bersejarah itu, pada tanggal 5 September mendatang, elemen masyarakat Yogyakarta pro-penetapan akan menyerahkan dokumen Amanah Rakyat DI Yogyakarta kepada Sri Sultan HB X di Pagelaran Kraton Yogyakarta.
Amanah Rakyat DI Yogya ini akan menjadi bukti mengentalnya sikap politik warga Yogya, yang menginginkan agar Sultan tetap berkuasa di Kraton Yogya dan Adipati Paku Alam yang berkuasa di Pura Paku Alaman. Kemudian, masing-masing tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DI Yogyakarta.
"Momen 5 september mendatang akan dikuatkan kembali dukungan terhadap Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY," kata Sukirman, salah seorang pemrakarsa peringatan, 3 September 2011.
Menurutnya, Amanah Rakyat DIY ini akan berisi empat poin. Pertama, rakyat Yogyakarta menghormati, mengakui dan meneguhkan amanat 5 September yang ditetapkan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII.
Kedua, amanat itu adalah wasiat harga mati tidak hendak diubah kembali oleh siapapun.
Ketiga, menetapkan Sultan HB dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur di provinsi DI Yogya.
Keempat, memberi kuasa sepenuhnya kepada Sultan HB dan Adipati Paku Alam yang bertahta untuk memimpin rakyat DI Yogyakarta sebagai bagian dari NKRI tanpa batas waktu masa jabatan, dan mengemban amanah untuk mewujudkan ketentraman, kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat DIY, dengan bertangung jawab kepada Presiden RI serta rakyat DIY.
"Sebelum diserahkan kepada Sultan HB X dan Paku Alam XI, dokumen Amanah Rakyat DIY tersebut akan ditandatangi oleh ketua DPRD Provinsi DIY, para ketua DPRD lima kabupaten/kota di DIY, dan para bupati/walikota di DIY," ucap Sukirman.
Lebih lanjut Sukirman menyatakan, Amanah Rakyat DI Yogyaini adalah merupakan tindak lanjut dari keputusan DPRD DIY dan lima DPRD kabupatan/kota di DIY yang telah menyatakan mendukung penetapan untuk pengisian jabatan gubernur/wagub di provinsi ini.
"Amanah rakyat ini juga merupakan jawaban bagi sikap petinggi pemerintahan Presiden SBY dan DPR-RI yang terkesan selalu menunda-nunda menyelesaikan pembahasan RUUK DIY," ujarnya.
Toto Sudarwoto, penggagas lain acara peringatan maklumat 5 September 1945 ini mangatakan, untuk menegakkan dukungan rakyat Yogya atas aspirasi ini, pada tanggal 5 September 2011 nanti mereka akan mengerahkan ribuan massa untuk mendatangi Pagelaran Kraton.
"Massa akan mulai bergerak ke Pagelaran Kraton pukul 07.30. Massa ini setidaknya berasal dari eksponen-eksponen masyarakat pendukung penetapan sebagai bagian dari keistimewaan DIY, seperti para anggota organisasi perangkat desa," ucapnya. (sj)
Laporan: Juna Sanbawa | DIY
Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction
Join NKRI Memorial, Citizens United will Demo
5 September, thousands of pro-establishment Yogya residents took to the streets carrying RUUK DIY solution.
VIVAnews - On September 5, 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX and Paku Alam VIII states joined the Unitary Republic of Indonesia. To recall the historical moment that, on 5 September, elements of the pro-establishment people of Yogyakarta will submit documents to the Amanah Rakyat Yogyakarta Sri Sultan HB X in the performances of Yogyakarta Kingdom.
Amanah Rakyat DI Yogyakarta mengentalnya this would be evidence of political attitudes Yogya citizens, who want to stay in power at the Palace of Sultan of Yogyakarta and Paku Alam Duke's ruling in the Pura Paku Alaman. Then, each remains a governor and deputy governor of the province of Yogyakarta.
"The moment will come 5th September reinforced support for the Sultan and Paku Alam as governor and deputy governor of DIY," said Sukirman, one of the initiators of the warning, 3 September 2011.
According to him, this DIY Amanah Rakyat will contain four points. First, the people of Yogyakarta respect, acknowledge and affirm the mandate of 5 September established by Sultan HB IX and Paku Alam VIII.
Secondly, the mandate is not going to die the price will be changed again by anyone.
Third, set the HB and the Duke of Sultan Paku Alam who reigned as governor and deputy governor in DI Yogyakarta province.
Fourth, giving full power to the Emperor and the Duke of Paku Alam HB who reigns to lead the people of Yogyakarta as part of the Homeland indefinite term of office, and carry out the mandate to achieve peace, progress and prosperity for the people of Yogyakarta, to be responsible to the President and DIY people.
"Before I left to the Sultan HB X and Paku Alam XI, Amanah Rakyat DIY document will be signed by the chairman of the Yogyakarta Provincial Parliament, the chairman of parliament five regencies / cities in DIY, and regents / mayors in DIY," said Sukirman.
Furthermore Sukirman states, Amanah Rakyat IN Yogyaini is a follow-up of the local parliament and five DPRD DIY Regency / Municipality in DIY that have expressed support for charging determination governorship / Deputy Governor of the province.
"Amanah people is also a response to the attitude of government officials the President and the Parliament which always seem to procrastinate completing RUUK DIY discussion," he said.
Sudarwoto toto, another initiator of the commemoration of this edict mangatakan 5 September 1945, to uphold the people's support for the aspirations of Yogyakarta, on September 5, 2011 they would deploy thousands of masses to come to the Palace show.
"The mass will start moving to the performances of the Palace at 07.30. The mass is at least derived from the exponents of public support for the establishment as part of a DIY feature, such as members of the organization of the village," he said.
Comments
Post a Comment