Jogjainfo Update

YOGYAKARTA – Dana keistimewaan yang diperoleh DIY tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan di luar persoalan keistimewaan yang diatur oleh UU Keistimewaan. Merujuk pasal 42 UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, dana tersebut hanya dapat dipergunakan untuk proses penetapan kepala daerah, penataan kelembagaan Pemprov DIY, kebudayaan, tata ruang dan pertanahan. Dari perhitungan yang dilakukan Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto yang juga menjadi anggota Tim Asistensi, 90% dana keistimewaan DIY akan terserap untuk persoalan budaya. Hal tersebut mempertimbangkan sejumlah kegiatan yang diatur dalam keistimewaan tersebut sudah dibiayai oleh APBD DIY. Sementara sistem penganggaran tidak memperbolehkan terjadinya penganggaran ganda dalam pemerintahan. “Misalnya saja proses pengisian kepala daerah. Ini sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2012, secara otomatis di anggaran keistimewaan nanti angkanya nol,” tandasnya kemarin. MenurutTavip,nantinya dana yang untuk tahap pertama ini...

Yogyakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Johermansyah Johan mengatakan masih terjadi tarik ulur antara pemerintah dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengenai status hukum keraton. "Pemerintah menghendaki Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi badan hukum, sedangkan pihak keraton meminta menjadi subjek hak," katanya di Yogyakarta, Jumat. Menurut dia usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X, hal itu akan berkaitan dengan kepemilikan aset seperti tanah dan bangunan. "Oleh karena itu, Sultan masih memberi huruf besar pada opsi subjek hak. Masukan dari Sultan tersebut selanjutnya akan dibahas terlebih dulu dengan DPR RI," katanya. Ia mengatakan pertemuan itu merupakan upaya mencari bahan masukan rapat bersama tim perumus dan tim sinkronisasi. Selain itu juga sebagai ajang konsultasi dan diskusi mengenai Rancangan Undang-undang Ke...

YOGYAKARTA– Perpanjangan kembali jabatan gubernur-wakil gubernur DIY bukanlah final. Saat ini yang terpenting adalah ketegasan Sultan mendesak pemerintah pusat dan DPR agar segera mengesahkan Undang- Undang Keistimewaan DIY. Banyak kalangan berharap perpanjangan jabatan saat ini adalah yang terakhir dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY bisa segera ditetapkan menjadi undang-undang (UU). Setelah muncul sejak 2002 lalu, RUUK terbukti masih saja belum jelas kapan akan disahkan. Pakar pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Abdul Gaffar Karim menilai perpanjangan jabatan gubernur-wakil gubernur DIY merupakan solusi yang kurang tepat. Sebab secara subtansi perpanjangan jabatan tersebut, hanya menyangkut pada jabatan atau belum menjawab sesungguhnya keinginan rakyat DIY. “Perpanjangan jabatan itu,sebagai konsensi elite dan hanya mengakomodir kepentingan pribadi, yakni jabatan gubernur dan wakil gubernur,” tandas Abdul Gaffar Karim kepada Seputar ...

YOGYAKARTA--MICOM: Salah satu pengageng Keraton Yogyakarta yang pernah memimpin Partai Demokrat DIY Gusti Bandoro Pangeran Hario (GBPH) Prabukusumo mengungkapkan, saat kampanye pemilihan presiden 2009 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tetap mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekaman suara SBY saat berkampanye di Alun Alun Utara tersebut kini dipegang oleh Prabukusumo dan akan digandakan serta disebarluaskan. "Dalam rekaman itu, berisi ajakan SBY untuk mempertahankan keistimewaan DIY di depan puluhan ribu massa kampanye. Ajakan itu langsung disambut antusias dan kata setuju oleh massa peserta kampanye," ungkap Mas Prabu, sapaan akrab Prabukusumo, Selasa (28/6). "Mendukung keistimewaan Yogyakarta sebagaimana yang diucapkan pada kampanye 2009 tentunya yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang berkembang selama ini. Bukan versi lain yang tidak dikehendaki rakyat," tegas Prabukusumo. Prabukusumo menambahkan, rekaman itu sudah ...

YOGYAKARTA (SINDO) – Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY tengah dalam pembahasan antara pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Tim Asistensi RUUK Pemprov DIY Tavip Agus Rayantov mengingatkan bahwa masa perpanjangan jabatan Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai gubernur akan habis pada Oktober tahun ini. Karena itu, penyelesaian RUUK akan menjadi pertaruhan politik bagi kinerja pemerintahan SBY di mata masyarakatYogyakarta. Dia berharap target pembahasan selesai pada April mendatang tak meleset. Menurut Tavip,Sultan bersama dengan tim mencermati aspek yang menonjol dari usulan pemerintah, yaitu soal gubernur utama. Interpretasi usulan ini adalah keinginan pemerintah pusat ingin menempatkan Sultan sebagai sosok yang tidak mungkin terjangkau oleh hukum. Menurut Tavip, makna gubernur utama inilah yang menjadi salah satu perbedaan pandangan antara Sultan HB X dan pemerintah pusat.Sultan menginginkan posisinya di hadapan hukum sama dengan masyarakat yang ...

Sebelum runyam karena memperdebatkan yang belum jelas, DPR minta segera dikirimi draf RUU. VIVAnews - Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta. Namun, draf tersebut belum bisa diajukan kepada DPR karena masih harus diserahkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh presiden. Meskipun demikian, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan bocoran terkait isi RUU tersebut, di antaranya soal diadakannya posisi gubernur dan wakil gubernur utama yang terpisah dari gubernur dan wakil gubernur. "Semakin runyam dan membingungkan. Sebaiknya pemerintah jangan banyak bicara, tapi segera kirimkan RUU tersebut kepada DPR agar bisa dibahas bersama," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, kepada VIVAnews.com, di Jakarta, Selasa 7 Desember 2010. Ia mengingatkan, semakin pemerintah banyak bicara di luar, maka berbagai spekulasi akan semakin merebak. "Jadi tahan dulu bicaranya," ujar politisi Partai D...