Jogjainfo Update

YOGYAKARTA--MICOM: Salah satu pengageng Keraton Yogyakarta yang pernah memimpin Partai Demokrat DIY Gusti Bandoro Pangeran Hario (GBPH) Prabukusumo mengungkapkan, saat kampanye pemilihan presiden 2009 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tetap mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekaman suara SBY saat berkampanye di Alun Alun Utara tersebut kini dipegang oleh Prabukusumo dan akan digandakan serta disebarluaskan. "Dalam rekaman itu, berisi ajakan SBY untuk mempertahankan keistimewaan DIY di depan puluhan ribu massa kampanye. Ajakan itu langsung disambut antusias dan kata setuju oleh massa peserta kampanye," ungkap Mas Prabu, sapaan akrab Prabukusumo, Selasa (28/6). "Mendukung keistimewaan Yogyakarta sebagaimana yang diucapkan pada kampanye 2009 tentunya yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang berkembang selama ini. Bukan versi lain yang tidak dikehendaki rakyat," tegas Prabukusumo. Prabukusumo menambahkan, rekaman itu sudah ...

Ketoprak Kolosal Angkat Cerita Keistimewaan RADAR JOGJA - Semua orang bisa bermain ketoprak, asalkan ada kemauan dan niat tulus untuk nguri-nguri kebudayaan. Apa lagi, kesenian ini cukup fleksibel untuk dimainkan oleh siapa saja dan dapat mengambil cerita bebas. Terbukti dengan pementasan ketoprak kolosal kelompok Panca Mahardika di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Minggu malam (5/6). Kelompok Panca Mahardika beranggotakan berbagai unsur masyarakat Jogjakarta. Mulai dari pejabat, seniman sampai wartawan. Malam itu, Panca Mahardika menampilkan ketoprak kolosal Bumi Perdikan yang berdurasi 2 jam 15 menit. Pentas ini, mendapat sambutan dari masyarakat. Terlihat dari gedung yang mampu menampung seribu orang itu terlihat penuh. Calon penonton yang kehabisan tiket pun tak berkecil hati tak bias menyaksikan pentas ini. Panitia menyediakan layar ukuran besar yang menayangkan pentas ketoprak yang disutradarai Nano Asmorodono itu. Ya, pentas ketoprak ini memang untuk warga Jogjakart...

YOGYAKARTA– Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mendukung pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY dengan mekanisme penetapan, bukan pemilihan seperti yang diusulkan pemerintah. Dukungan Muhammadiyah disampaikan Din Syamsudin dengan menemui langsung Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Gedung Jene Keraton Yogyakarta,kemarin. Din datang didampingi pengurus PP Muhammadiyah seperti Haedar Nashir, Sukriyanto, Agung Danarto, Zamroni, Ketua PP Aisyayah Siti Noorjanah Djohanni, dan Ketua PW Muhammadiyah DIY Taufiqqurrahman. Kedatangan petinggi Muhammadiyah ke Keraton Yogyakarta ini memang secara khusus dilakukan untuk menyatakan sikap dan pandangan Muhammadiyah seputar Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Din menegaskan, kata kunci Muhammadiyah terhadap RUUK DIY adalah mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun partai-partai politik di DPR mengembangkan kearifan dan wawasan.Menur...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar seribu perempuan Yogyakarta, Kamis (21/4/2011) siang memperingati Hari Kartini dengan unjuk rasa. Mereka menyerukan dukungan terhadap keistimewaan Yogyakarta dengan menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX, sebagai gubernur dan wakil gubernur. "Aksi Perempuan Yogya untuk Keistimewaan" ini diawali dari Bangsal Kepatihan atau kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan membawa berbagai macam spanduk dan poster serta simbol organisasinya, longmarch menyusuri jalan Malioboro. Koordinator aksi, Nahiyah J Faraz, mengemukakan bahwa aksi tersebut dilakukan karena merasa prihatin terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta yang dinilai lamban. Menurut Nahiyah, perempuan Yogyakarta sangat kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang tidak menghargai jasa dan pengorbanan para pemimpin dan masyarakat DIY untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Aksi tersebut diakhiri dengan pembacaan...

Liputan6.com, Yogyakarta: Penyelesaian Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terancam molor dari target waktu yang ditetapkan, karena masih ada tarik ulur di DPR. "Yakni mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY," kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY Esti Wijayati, di Yogyakarta, Ahad (27/2). Menurut dia, penyelesaian RUU Keistimewaan DIY diperkirakan molor dari jadwal yang telah ditetapkan Oktober 2011, karena Dewan masih mencari masukan dari berbagai pihak. "Kami pesimistis tenggat waktu penyelesaian pembahasan RUUK DIY pada Oktober 2011 akan dapat dicapai, karena hingga kini DPR masih minta masukan dari berbagai pihak, meskipun hal yang sama sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu," katanya. Namun demikian, pihaknya berharap tidak akan ada perpanjangan waktu lagi untuk menyelesaikan RUU tersebut menjadi undang-undang. Ia mengatakan, masukan dari setiap fraksi di DPRD DIY minus Fraksi Partai Demokrat sud...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menggelar kuliah umum untuk memperingati ulang tahun Republik Yogya yang tahun ini jatuh Selasa (4/1). Peringatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali semangat persatuan dan saling menghargai antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Republik Indonesia yang terjadi pada periode itu. Peristiwa Republik Yogya adalah perpindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Periode itu berlangsung pada 4 Januari 1946 28 Desember 1949. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta terpaksa menjalankan pemerintahan Indonesia dari Yogyakarta karena kondisi Jakarta yang tidak stabil akibat agresi militer Belanda. Pemerintahan darurat Indonesia ini mendapat dukungan penuh dari Sultan Hamengku Buwono (HB) IX. Mantan Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sutaryo di Yogyakarta, Senin (3/1), mengatakan, periode itu sangat menentukan keberlangsungan Republik Indonesia. Saat itu Sulta n HB IX...

(SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hamengku Buwono X harus melakukan dialog untuk mencari solusi atas polemik pengangkatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dialog diperlukan untuk menurunkan ketegangan politik, khususnya yang terjadi di masyarakat Yogyakarta.”Keduanya harus bertemu empat mata, khusus membicarakan eskalasi politik di Yogya. Apa pun hasilnya, Presiden dan Sultan harus tampil di depan publik dengan suasana keakraban agar suasana menjadi cooling down,” ujar pengamat politik Universitas Paramadina Burhanudin Muhtadi kepada Seputar Indonesia (SINDO) di Jakarta tadi malam. Guru besar ilmu politik Universitas Gadjah Mada Ichlasul Amal mengingatkan situasi panas bisa bertambah panas jika masingmasing tetap ngotot pada prinsipnya. Dia sependapat bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah bertemunya Presiden SBY dan Sultan untuk membicarakan masa depan DIY. “SBY dan Sultan seharusnya bicara, apa baik buruknya penetapan maupun pemilihan seba...

Yogyakarta - Adik Sri Sultan Hamengkubowuno X, Gusti Prabukusumo resmi mundur dari Partai Demokrat. Gusti akan menyerahkan kartu tanda anggota sekaligus jabatan sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat DI Yogyakarta. "Saya mundur sebagai ketua DPP PD DIY dan sebagai anggota Partai Demokrat. Saya tetap memegang teguh dan membela harga diri serta martabat ayah saya dan almarhum Pakulam VIII," ujar Gusti saat berpamitan dengan rekan-rekannya di Hotel Bifa, Jl Perintis Kemerdekaan, Yogyakarta, Rabu (08/12/2010). Menurut Gusti, iming-iming jabatan gubernur utama yang ditawarkan pada Sultan hanya omong kosong. Posisi itu ibarat macan ompong. Gusti mengaku lega dengan keputusan mundur ini. Dia merasa keputusan ini adalah yang paling tepat. "Dengan mundur saya merasa lega dan tidak ada beban lagi. Kepada teman-teman yang mendukung penetapan saya harap tidak ada eweuh pakeweuh lagi," tambahnya. Gusti mengaku sempat tersinggung juga dengan perkataan pol...

KOMPAS.com — Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan mengatakan, pemerintah memiliki dasar untuk keukeuh menentukan bahwa pengangkatan Gubernur DI Yogyakarta harus melalui pemilihan langsung karena rakyat Yogyakarta sendiri mendukung. Djohermansyah mengatakan, survei tahun 2010 ini menunjukkan bahwa 71 persen rakyat Yogyakarta mendukung penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah. "Oh ya, kalau survei, kita punya data survei, 71 persen rakyat Yogyakarta menghendaki pemilihan langsung. Itu contohnya," ungkapnya di sela diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (4/12/2010). Djohermansyah awalnya mengisyaratkan survei tersebut sebagai survei internal pemerintah. Namun, ketika didalami lagi, dia kembali meralat pernyataannya. Survei tersebut bukan survei internal pemerintah, tetapi sebuah hasil survei yang pernah dibacanya. Survei apa, Pak? "Survei kan banyak. Saya pernah baca survei. Itu lupa saya survei dari mana. Ya saya pernah bacalah...