KOMPAS.com — Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan mengatakan, pemerintah memiliki dasar untuk keukeuh menentukan bahwa pengangkatan Gubernur DI Yogyakarta harus melalui pemilihan langsung karena rakyat Yogyakarta sendiri mendukung.
Djohermansyah mengatakan, survei tahun 2010 ini menunjukkan bahwa 71 persen rakyat Yogyakarta mendukung penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah. "Oh ya, kalau survei, kita punya data survei, 71 persen rakyat Yogyakarta menghendaki pemilihan langsung. Itu contohnya," ungkapnya di sela diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (4/12/2010).
Djohermansyah awalnya mengisyaratkan survei tersebut sebagai survei internal pemerintah. Namun, ketika didalami lagi, dia kembali meralat pernyataannya. Survei tersebut bukan survei internal pemerintah, tetapi sebuah hasil survei yang pernah dibacanya.
Survei apa, Pak? "Survei kan banyak. Saya pernah baca survei. Itu lupa saya survei dari mana. Ya saya pernah bacalah," katanya lagi. Djohermansyah membantah bahwa pemerintah tidak memerhatikan aspirasi rakyat dalam menyusun draf RUU ini.
Menurut pria yang baru saja menjabat sebagai Dirjen Otda ini, pemerintah baru akan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui DPR RI. Pemerintah, lanjutnya, menyusun draf utamanya berdasarkan penghormatan terhadap UUD 1945.
Kenduri Jogja Digelar Minggu Besok
KOMPAS.com- Masyarakat Yogya diundang dalam perhelatan kenduri Jogja yang dilaksanakan Minggu, 5 Desember 2010 besok mulai pukul 06.00 WIB. Undangan ini beredar di kalangan facebooker yang mengemar laman Yogyakarta.
Undangan itu tertulis "Mengharap kehadiran Rakyat Yogyakarta dlm KENDURI JOGJA yg akan dipimpin langsung Sri Sultan Hamengkubuwono X. Minggu, 5 Des 2010, Titik 0 Jogja (depan Kantor Pos Jogja & sepanjang Malioboro) Jam 6 pagi. Mari tunjukkan bahwa Jogja sdh kembali Aman, Nyaman, & Tetap ISTIMEWA!,"
Meski belum diketahui kebenarannya, undangan yang dibuat pagi ini menarik perhatian dan disukai 1.500 pengemar dan hampir 400 komentar. Seperti dukungan Bentar Suwahono yang mengaku "Siap ikut, jogja the unique city n the special city," ungkapnya.
Dukungan kesuksesan acara juga disampaikan warga asli Yogja di Bekasi. Gimbaran Harijadi Mugi2 acaranipun sukses.kulho ndèrek bingah jogja tetep istimewa dugi saklawase (Semofa acaranya sukses. Saya ikut bahagia Jogja tetap istimewa untuk selama-lamanya).Warga jogja ing bekasi dukung terus.
Namun ada juga yang hanya bisa mendoakan seperti yang diungkapkan Estie Niswatun Arifah "Pengin ikutan...tp bsk ada ujian cpns pemprov DIY. Juga facebooker Tri Yugo Yulianto Aku melu do'a ne wae. Men Ngayogyakarto tentrem, aman & Istimewa. (Tribunnews.com/Eko Sutriyanto)
Rakyat DIY Siap Boikot Pilkada
KOMPAS.com — Jika akhirnya RUU Keistimewaan Yogyakarta disahkan dengan putusan bahwa Gubernur DI Yogyakarta dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung, rakyat DI Yogyakarta siap mengambil langkah untuk memboikot pemilihan langsung tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Parade Nusantara DIY Jiono dalam satu diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (4/12/2010).
"Yang pasti masyarakat DIY, ketika pemerintah pusat memaksakan diri menetapkan RUUK DIY adalah dengan pemilihan, maka itu akan memancing emosi rakyat DIY, dan dipastikan bahwa rakyat DIY akan memboikot pemilihan itu," ungkapnya.
Jiono mengatakan, dirinya adalah Lurah Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dipercaya oleh rekan-rekan kepala desa/lurah lainnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat Yogyakarta melalui wadah Parade Nusantara DIY.
Menurutnya, semua rakyat Yogyakarta menginginkan penetapan Sri Sultan langsung sebagai Gubernur DIY. "Saya melihat bahwa aspirasi yang berkembang di masyarakat, masyarakat kecil, DPRD, dan semua ada pedagang, nelayan, petani, dan seterusnya, sepakat mengatakan penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY. Gubernur adalah Sultan, Sultan adalah gubernur. Itu hal yang melekat dan sifatnya final. Itu adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," tegasnya.
Jiono mengatakan, dia dan masyarakat Yogyakarta berharap pemerintah pusat membuat regulasi tentang keistimewaan Yogyakarta tanpa mengabaikan aspirasi rakyat sendiri. Meski mereka tidak memiliki survei-survei formal, Jiono menegaskan, rakyat menginginkan penetapan langsung.
"Kami berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi suara-suara masyarakat DIY, kami tahu betul. Saya, kami adalah pemimpin masyarakat desa. Mustahil kami tidak tahu isi hati masyarakat kecil karena setiap hari kami berhadapan dengan mereka," ungkapnya.
Djohermansyah mengatakan, survei tahun 2010 ini menunjukkan bahwa 71 persen rakyat Yogyakarta mendukung penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah. "Oh ya, kalau survei, kita punya data survei, 71 persen rakyat Yogyakarta menghendaki pemilihan langsung. Itu contohnya," ungkapnya di sela diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (4/12/2010).
Djohermansyah awalnya mengisyaratkan survei tersebut sebagai survei internal pemerintah. Namun, ketika didalami lagi, dia kembali meralat pernyataannya. Survei tersebut bukan survei internal pemerintah, tetapi sebuah hasil survei yang pernah dibacanya.
Survei apa, Pak? "Survei kan banyak. Saya pernah baca survei. Itu lupa saya survei dari mana. Ya saya pernah bacalah," katanya lagi. Djohermansyah membantah bahwa pemerintah tidak memerhatikan aspirasi rakyat dalam menyusun draf RUU ini.
Menurut pria yang baru saja menjabat sebagai Dirjen Otda ini, pemerintah baru akan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui DPR RI. Pemerintah, lanjutnya, menyusun draf utamanya berdasarkan penghormatan terhadap UUD 1945.
Kenduri Jogja Digelar Minggu Besok
KOMPAS.com- Masyarakat Yogya diundang dalam perhelatan kenduri Jogja yang dilaksanakan Minggu, 5 Desember 2010 besok mulai pukul 06.00 WIB. Undangan ini beredar di kalangan facebooker yang mengemar laman Yogyakarta.
Undangan itu tertulis "Mengharap kehadiran Rakyat Yogyakarta dlm KENDURI JOGJA yg akan dipimpin langsung Sri Sultan Hamengkubuwono X. Minggu, 5 Des 2010, Titik 0 Jogja (depan Kantor Pos Jogja & sepanjang Malioboro) Jam 6 pagi. Mari tunjukkan bahwa Jogja sdh kembali Aman, Nyaman, & Tetap ISTIMEWA!,"
Meski belum diketahui kebenarannya, undangan yang dibuat pagi ini menarik perhatian dan disukai 1.500 pengemar dan hampir 400 komentar. Seperti dukungan Bentar Suwahono yang mengaku "Siap ikut, jogja the unique city n the special city," ungkapnya.
Dukungan kesuksesan acara juga disampaikan warga asli Yogja di Bekasi. Gimbaran Harijadi Mugi2 acaranipun sukses.kulho ndèrek bingah jogja tetep istimewa dugi saklawase (Semofa acaranya sukses. Saya ikut bahagia Jogja tetap istimewa untuk selama-lamanya).Warga jogja ing bekasi dukung terus.
Namun ada juga yang hanya bisa mendoakan seperti yang diungkapkan Estie Niswatun Arifah "Pengin ikutan...tp bsk ada ujian cpns pemprov DIY. Juga facebooker Tri Yugo Yulianto Aku melu do'a ne wae. Men Ngayogyakarto tentrem, aman & Istimewa. (Tribunnews.com/Eko Sutriyanto)
Rakyat DIY Siap Boikot Pilkada
KOMPAS.com — Jika akhirnya RUU Keistimewaan Yogyakarta disahkan dengan putusan bahwa Gubernur DI Yogyakarta dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung, rakyat DI Yogyakarta siap mengambil langkah untuk memboikot pemilihan langsung tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Parade Nusantara DIY Jiono dalam satu diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (4/12/2010).
"Yang pasti masyarakat DIY, ketika pemerintah pusat memaksakan diri menetapkan RUUK DIY adalah dengan pemilihan, maka itu akan memancing emosi rakyat DIY, dan dipastikan bahwa rakyat DIY akan memboikot pemilihan itu," ungkapnya.
Jiono mengatakan, dirinya adalah Lurah Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dipercaya oleh rekan-rekan kepala desa/lurah lainnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat Yogyakarta melalui wadah Parade Nusantara DIY.
Menurutnya, semua rakyat Yogyakarta menginginkan penetapan Sri Sultan langsung sebagai Gubernur DIY. "Saya melihat bahwa aspirasi yang berkembang di masyarakat, masyarakat kecil, DPRD, dan semua ada pedagang, nelayan, petani, dan seterusnya, sepakat mengatakan penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY. Gubernur adalah Sultan, Sultan adalah gubernur. Itu hal yang melekat dan sifatnya final. Itu adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," tegasnya.
Jiono mengatakan, dia dan masyarakat Yogyakarta berharap pemerintah pusat membuat regulasi tentang keistimewaan Yogyakarta tanpa mengabaikan aspirasi rakyat sendiri. Meski mereka tidak memiliki survei-survei formal, Jiono menegaskan, rakyat menginginkan penetapan langsung.
"Kami berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi suara-suara masyarakat DIY, kami tahu betul. Saya, kami adalah pemimpin masyarakat desa. Mustahil kami tidak tahu isi hati masyarakat kecil karena setiap hari kami berhadapan dengan mereka," ungkapnya.
Comments
Post a Comment