Peristiwa Republik Yogya adalah perpindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Periode itu berlangsung pada 4 Januari 1946 28 Desember 1949.
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta terpaksa menjalankan pemerintahan Indonesia dari Yogyakarta karena kondisi Jakarta yang tidak stabil akibat agresi militer Belanda. Pemerintahan darurat Indonesia ini mendapat dukungan penuh dari Sultan Hamengku Buwono (HB) IX.
Mantan Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sutaryo di Yogyakarta, Senin (3/1), mengatakan, periode itu sangat menentukan keberlangsungan Republik Indonesia. Saat itu Sulta n HB IX banyak memberi dukungan untuk keberlangsungan Republik Indonesia. Salah satunya dengan membantu pembiayaan pemerintahan dan penggajian para pegawai, kata nya.
Dalam periode ini pula, UGM didirikan sebagai perguruan tinggi perjuangan. Untuk memperingati peristiwa ini, UGM menyelenggarakan kuliah umum dengan narasumber beberapa guru besar. Salah satunya Guru Besar Sejarah UGM Prof Suhartono yang akan mengungkapkan sejumlah detail sejarah pada periode tersebut.
Dalam konteks keistimewaan DI Yogyakarta yang sempat menjadi polemik baru-baru ini, kuliah umum tersebut diharap memberi pencerahan dengan berusaha mendudukkan kebenaran sejarah secara akademik.
Peringatan Republik Yogya terutama untuk menggelorakan kembali semangat persatuan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Indonesia waktu itu. Persatuan seluruh bangsa ini membuat Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan di saat itu, ucapnya.
Menurut rencana, sejumlah dokumen dan foto pertemuan Soekarno-Hatta dan Sultan HB IX juga akan dipublikasikan untuk pertama kali dalam kuliah umum ini. Dokumen-dokumen ini disebutkan merupakan bersumber dari keraton.
Menurut Prof Sutaryo, peringatan Republik Yogya ini merupakan yang keempat diselenggarakan oleh UGM sejak tahun 2007. UGM berhutang budi dengan adanya periode ini, karena tanpa adanya perpindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta, UGM tidak ada.
Sejarawan UGM Arief Akhyat mengatakan, hubungan Keraton Yogyakarta dengan keberadaan Republik Indonesia (RI) telah berlangsung sangat lama. Bisa disebutkan Yogyakarta ini merupakan embrio Indonesia. Menelusuri sejarah Yogyakarta adalah membaca sejarah Indonesia telah ada sebelum Indonesia lahir dan sangat membantu penyelenggaraan RI, ucapnya.
Namun, menurut Arief, saat ini, hubungan tersebut terlalu dipandang secara kontemporer dan cenderung mengabaikan sejarah. Meskipun berbentuk kerajaan, gaya pemerintahan Keraton Yogyakarta telah sangat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan multikulturalisme. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia secara luas. (IRE)
Comments
Post a Comment