Skip to main content

UGM Peringati Republik Yogya

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menggelar kuliah umum untuk memperingati ulang tahun Republik Yogya yang tahun ini jatuh Selasa (4/1). Peringatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali semangat persatuan dan saling menghargai antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Republik Indonesia yang terjadi pada periode itu.

Peristiwa Republik Yogya adalah perpindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Periode itu berlangsung pada 4 Januari 1946 28 Desember 1949.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta terpaksa menjalankan pemerintahan Indonesia dari Yogyakarta karena kondisi Jakarta yang tidak stabil akibat agresi militer Belanda. Pemerintahan darurat Indonesia ini mendapat dukungan penuh dari Sultan Hamengku Buwono (HB) IX.

Mantan Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sutaryo di Yogyakarta, Senin (3/1), mengatakan, periode itu sangat menentukan keberlangsungan Republik Indonesia. Saat itu Sulta n HB IX banyak memberi dukungan untuk keberlangsungan Republik Indonesia. Salah satunya dengan membantu pembiayaan pemerintahan dan penggajian para pegawai, kata nya.

Dalam periode ini pula, UGM didirikan sebagai perguruan tinggi perjuangan. Untuk memperingati peristiwa ini, UGM menyelenggarakan kuliah umum dengan narasumber beberapa guru besar. Salah satunya Guru Besar Sejarah UGM Prof Suhartono yang akan mengungkapkan sejumlah detail sejarah pada periode tersebut.

Dalam konteks keistimewaan DI Yogyakarta yang sempat menjadi polemik baru-baru ini, kuliah umum tersebut diharap memberi pencerahan dengan berusaha mendudukkan kebenaran sejarah secara akademik.

Peringatan Republik Yogya terutama untuk menggelorakan kembali semangat persatuan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Indonesia waktu itu. Persatuan seluruh bangsa ini membuat Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan di saat itu, ucapnya.

Menurut rencana, sejumlah dokumen dan foto pertemuan Soekarno-Hatta dan Sultan HB IX juga akan dipublikasikan untuk pertama kali dalam kuliah umum ini. Dokumen-dokumen ini disebutkan merupakan bersumber dari keraton.

Menurut Prof Sutaryo, peringatan Republik Yogya ini merupakan yang keempat diselenggarakan oleh UGM sejak tahun 2007. UGM berhutang budi dengan adanya periode ini, karena tanpa adanya perpindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta, UGM tidak ada.

Sejarawan UGM Arief Akhyat mengatakan, hubungan Keraton Yogyakarta dengan keberadaan Republik Indonesia (RI) telah berlangsung sangat lama. Bisa disebutkan Yogyakarta ini merupakan embrio Indonesia. Menelusuri sejarah Yogyakarta adalah membaca sejarah Indonesia telah ada sebelum Indonesia lahir dan sangat membantu penyelenggaraan RI, ucapnya.

Namun, menurut Arief, saat ini, hubungan tersebut terlalu dipandang secara kontemporer dan cenderung mengabaikan sejarah. Meskipun berbentuk kerajaan, gaya pemerintahan Keraton Yogyakarta telah sangat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan multikulturalisme. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia secara luas. (IRE)

Comments

Popular posts from this blog

Partisipasi Pemilu 2019 Kota Jogja 84,9 Persen & Kulon Progo 86, 49 Persen

Yogyakarta (ANTARA) - Kota Yogyakarta mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang cukup tinggi yaitu mencapai 84,9 persen khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. “Tingkat partisipasi tersebut melebihi target yang kami tetapkan yaitu 77,5 persen. Mungkin ini adalah tingkat partisipasi pemilu yang paling tinggi pernah diraih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Kamis. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Kota Yogyakarta mencatat total jumlah pemilih yang memiliki hak pilih mencapai 324.903 orang, namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 275.552 orang. Berdasarkan data, ada sebanyak 47.249 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan dalam daftar pemilih tetap tambahan terdapat 2.096 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, serta enam pemilih dalam daftar pemilih khusus yang tidak menggunakan hak suaranya. Ia pun berhara

Tanah Pesisir DIY Terus Melambung

Perkembangan wisata dan megaproyek di pesisir selatan DIY, tepatnya di kawasan Gunungkidul dan Kulonprogo mendongkrak harga tanah. Tidak tanggung-tanggung,harga tanah yang awalnya berkisar Rp30.000 per meter,kini sudah lebih dari Rp200.000. Tidak heran, banyak warga berlomba-lomba melepaskan tanah kepada investor. Dalam satu tahun terakhir, lonjakan harga tanah tidak bisa dihindari lagi.Sugeng,salah satu warga Bruno, Ngestirejo, Tanjungsari mengatakan, dua tahun yang lalu harga tanah masih berkisar Rp35.000 setiap meternya. “Namun, saat ini harganya lebih dari Rp200.000 untuk tanah bersertifikat,”ungkapnya. Dia pun menunjukkan beberapa lahan yang siap dilepas pemiliknya. Selain itu, dalam satu tahun terakhir banyak warga luar yang mulai melirik untuk membeli tanah di sekitar pantai. “Belum lagi dengan rencana pengembangan Pantai Krakal. Sudah banyak orang yang pesan kalau ada tanah yang mau dijual,”ucapnya. Saat ini di sekitar Pantai Krakal sudah banyak berdiri bangunan layakn

Tercemar Limbah, Warga Bantul Semen Saluran Irigasi

Bantul - Sejumlah warga Dusun Karangnongko menutup saluran irigasi yang melintas di Jalan Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Hal itu karena air pada saluran tersebut berbau menyengat dan berwarna putih pekat. Pantauan detikcom, puluhan warga berkumpul di Jalan Karangnongko sembari membawa papan bertuliskan 'sungai disegel warga' dan 'hukum berat pencemar lingkungan'. Selanjutnya, puluhan warga meletakkan batako pada saluran irigasi tersebut. Tak hanya itu, warga mulai menempelkan adonan semen pada material bangunan itu hingga menutupi saluran irigasi tersebut. Setelah itu, warga meletakkan beberapa karung berisi pasir di depan dinding yang terbuat dari tumpukan material bangunan. Warga Dusun Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Waljito menjelaskan, penyegelan saluran irigasi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pencemaran limbah yang telah berlangsung selama belasan tahun. Sampai saat ini permasalahan tidak kunj