YOGYAKARTA– Pemprov DIY terkesan masih setengah hati menata ulang Malioboro sebagai kawasan pedestrian dan bebas dari kendaraan bermotor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, dari kajian internal yang dilakukan Bappeda, Jalan Malioboro tidak akan diubah 100% menjadi kawasan pedestrian.Pertimbangannya, keberadaan Istana Negara Gedung Agung di ujung selatan ruas Jalan Ahmad Yani.
Ketika Malioboro dijadikan pedestrian 100%, penerapannya akan sulit ketika ada kunjungan Presiden ke Yogyakarta dan menginap ataupun transit istana itu. Menurut Tavip, Bappenas dan konsultan dari Jepang yang sedang mengkaji revitalisasi kawasan Malioboro sebelumnya mengajukan dua opsi. Selain penataan kawasan parkir dengan pembuatan parkir bawah tanah atau parkir atas tanah, Malioboro juga akan dijadikan kawasan pedestrian.
“Pedestrian yang dimaksud adanya pengecualian bagi kendaraan tertentu.Tapi realisasinya nanti seperti apa, masih menunggu hasil kajian dari Bappenas,”paparnya. Tavip mengaku bahwa pihaknya baru akan mempertanyakanhasilkajianyangdilakukan Bappenas bersama dengan konsultan dari Jepang.“Kajian Bappenas belum diserahkan kepada kami.Karena itu kerja samanya Bappenas dengan konsultan Jepang untuk mengkaji Malioboro,”ujarnya.
Menurut pakar transportasi dari UGM Sigit Priyanto,mewujudkan Malioboro menjadi kawasan pedestrian bukanlah hal yang sulit.Banyak keuntungan yang diperoleh dengan menjadikan Malioboro sebagai jalur pedestrian. Salah satunya akan mendorong masa tinggal wisatawan ke Yogyakarta. Ketika wisatawan haru berjalan kaki ke Malioboro,mereka jelas membutuhkan waktu yang cukup lumayan untuk bisa menikmati penuh kawasan jantung Kota Yogyakarta itu.
Dengan demikian,diharapkan dapat berkorelasi dengan peningkatan omzet para pelaku bisnis di jalan yang cukup fenomenal tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga luar negeri tersebut. “Yang perlu diperhatikan tentu saja lahan parkir serta pengalihan arus lalu lintas,” katanya. maha deva
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, dari kajian internal yang dilakukan Bappeda, Jalan Malioboro tidak akan diubah 100% menjadi kawasan pedestrian.Pertimbangannya, keberadaan Istana Negara Gedung Agung di ujung selatan ruas Jalan Ahmad Yani.
Ketika Malioboro dijadikan pedestrian 100%, penerapannya akan sulit ketika ada kunjungan Presiden ke Yogyakarta dan menginap ataupun transit istana itu. Menurut Tavip, Bappenas dan konsultan dari Jepang yang sedang mengkaji revitalisasi kawasan Malioboro sebelumnya mengajukan dua opsi. Selain penataan kawasan parkir dengan pembuatan parkir bawah tanah atau parkir atas tanah, Malioboro juga akan dijadikan kawasan pedestrian.
“Pedestrian yang dimaksud adanya pengecualian bagi kendaraan tertentu.Tapi realisasinya nanti seperti apa, masih menunggu hasil kajian dari Bappenas,”paparnya. Tavip mengaku bahwa pihaknya baru akan mempertanyakanhasilkajianyangdilakukan Bappenas bersama dengan konsultan dari Jepang.“Kajian Bappenas belum diserahkan kepada kami.Karena itu kerja samanya Bappenas dengan konsultan Jepang untuk mengkaji Malioboro,”ujarnya.
Menurut pakar transportasi dari UGM Sigit Priyanto,mewujudkan Malioboro menjadi kawasan pedestrian bukanlah hal yang sulit.Banyak keuntungan yang diperoleh dengan menjadikan Malioboro sebagai jalur pedestrian. Salah satunya akan mendorong masa tinggal wisatawan ke Yogyakarta. Ketika wisatawan haru berjalan kaki ke Malioboro,mereka jelas membutuhkan waktu yang cukup lumayan untuk bisa menikmati penuh kawasan jantung Kota Yogyakarta itu.
Dengan demikian,diharapkan dapat berkorelasi dengan peningkatan omzet para pelaku bisnis di jalan yang cukup fenomenal tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga luar negeri tersebut. “Yang perlu diperhatikan tentu saja lahan parkir serta pengalihan arus lalu lintas,” katanya. maha deva
Sumber : Seputar Indonesia
Comments
Post a Comment