YOGYAKARTA– Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menilai jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di DIY cukuptinggi.Dari119.107kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dirangkum Komnas Perempuan dari 18 lembaga, sebanyak 4.154 di antaranya terjadi di DIY.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati ranking teratas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. “KDRT ini termasuk juga kekerasan seksual,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Masruchah di Yogyakarta,kemarin. Kendati begitu, dia mengakui DIY memiliki kebijakan yang cukup baik dalam penanganan kasus kekerasan perempuan.
Komnas Perempuan DIY mencatat ada 19 kebijakan kondusif yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Kebijakan kondusif yang mendapat apresiasi,yakni adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menangani kasus kekerasanterhadapperempuan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menjadi salah satu bentuk komitmen yang ditunjukkan.Keberadaan lembaga khusus itu secara pasti ada alokasi anggaran yang dikeluarkan pemprov untuk menangani kasus kekerasan perempuan.
“ Sikap tegas yang diambil DIY ini perlu ditiru,”pujinya. Komisioner Komnas Perempuan Tumbu Saraswati mengatakan, selainkekerasan,hak-hak konstitusional perempuan juga masih belum terpenuhi dengan baik di Indonesia.Dari riset yang dilakukan,kejadian paling mencolok terlihat di lembaga kepolisian. Dari catatannya, sudah banyak wanita yang mampu berkarya di kepolisian tapi masih sedikit polisi wanita yang bisa memiliki jabatan strategis. maha deva
Sumber : Seputar Indonesia
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati ranking teratas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. “KDRT ini termasuk juga kekerasan seksual,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Masruchah di Yogyakarta,kemarin. Kendati begitu, dia mengakui DIY memiliki kebijakan yang cukup baik dalam penanganan kasus kekerasan perempuan.
Komnas Perempuan DIY mencatat ada 19 kebijakan kondusif yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Kebijakan kondusif yang mendapat apresiasi,yakni adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menangani kasus kekerasanterhadapperempuan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menjadi salah satu bentuk komitmen yang ditunjukkan.Keberadaan lembaga khusus itu secara pasti ada alokasi anggaran yang dikeluarkan pemprov untuk menangani kasus kekerasan perempuan.
“ Sikap tegas yang diambil DIY ini perlu ditiru,”pujinya. Komisioner Komnas Perempuan Tumbu Saraswati mengatakan, selainkekerasan,hak-hak konstitusional perempuan juga masih belum terpenuhi dengan baik di Indonesia.Dari riset yang dilakukan,kejadian paling mencolok terlihat di lembaga kepolisian. Dari catatannya, sudah banyak wanita yang mampu berkarya di kepolisian tapi masih sedikit polisi wanita yang bisa memiliki jabatan strategis. maha deva
Sumber : Seputar Indonesia
Comments
Post a Comment