YOGYAKARTA--MICOM: Kebutuhan hidup layak Kota Yogyakarta untuk 2012 ditetapkan sebesar Rp1.046.514,56 berdasarkan penghitungan yang dilakukan Dewan Pengupahan kota setempat.
"Survei kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan rutin setiap bulan di dua pasar mengacu pada parameter-parameter yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penghitungan, diperoleh besaran KHL tersebut," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta M Sarjono di Yogyakarta, Jumat (5/10).
Survei KHL di dua pasar tradisional, Beringharjo dan Kranggan, dilakukan sejak Januari hingga September, kecuali pada Agustus tidak dilakukan karena bersamaan dengan Bulan Ramadhan.
Namun, berdasarkan kesepakatan dengan seluruh anggota Dewan Pengupahan, KHL pada Agustus tersebut mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah DIY.
Penentuan KHL 2012 kemudian dilakukan dengan perhitungan regresi berdasarkan hasil KHL per bulan tersebut sehingga diperoleh besaran Rp1.046.514,56.
"Besaran KHL tersebut kemudian menjadi salah satu dasar untuk penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta," katanya.
Sejumlah faktor lain yang menjadi penentu tersebut di antaranya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan juga kondisi usaha mikro kecil dan menengah di Kota Yogyakarta.
"Kami sudah memberikan laporan terkait besaran KHL dan usulan UMK ke Wali Kota Yogyakarta pada 2 Oktober. Nanti, wali kota yang akan menetapkan dan kemudian diajukan ke Pemerintah DIY," katanya.
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memiliki waktu 14 hari untuk menentukan pengusulan penetapan UMK Yogyakarta yang kemudian akan diteruskan ke Gubernur DIY untuk disahkan.
Sementara itu, Staf Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta Dwiyono mengatakan, UMK sudah harus diberlakukan mulai Januari 2013 oleh semua perusahaan.
"Bagi perusahaan yang belum mampu membayarkan UMK sesuai ketetapan, bisa mengajukan penangguhan pembayaran," katanya.
"Survei kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan rutin setiap bulan di dua pasar mengacu pada parameter-parameter yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penghitungan, diperoleh besaran KHL tersebut," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta M Sarjono di Yogyakarta, Jumat (5/10).
Survei KHL di dua pasar tradisional, Beringharjo dan Kranggan, dilakukan sejak Januari hingga September, kecuali pada Agustus tidak dilakukan karena bersamaan dengan Bulan Ramadhan.
Namun, berdasarkan kesepakatan dengan seluruh anggota Dewan Pengupahan, KHL pada Agustus tersebut mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah DIY.
Penentuan KHL 2012 kemudian dilakukan dengan perhitungan regresi berdasarkan hasil KHL per bulan tersebut sehingga diperoleh besaran Rp1.046.514,56.
"Besaran KHL tersebut kemudian menjadi salah satu dasar untuk penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta," katanya.
Sejumlah faktor lain yang menjadi penentu tersebut di antaranya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan juga kondisi usaha mikro kecil dan menengah di Kota Yogyakarta.
"Kami sudah memberikan laporan terkait besaran KHL dan usulan UMK ke Wali Kota Yogyakarta pada 2 Oktober. Nanti, wali kota yang akan menetapkan dan kemudian diajukan ke Pemerintah DIY," katanya.
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memiliki waktu 14 hari untuk menentukan pengusulan penetapan UMK Yogyakarta yang kemudian akan diteruskan ke Gubernur DIY untuk disahkan.
Sementara itu, Staf Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta Dwiyono mengatakan, UMK sudah harus diberlakukan mulai Januari 2013 oleh semua perusahaan.
"Bagi perusahaan yang belum mampu membayarkan UMK sesuai ketetapan, bisa mengajukan penangguhan pembayaran," katanya.
Sumber : Media Indonesia
Comments
Post a Comment