Yogyakarta Mahasiswa Yogyakarta dari berbagai elemen menggelar aksi menolak RUU Perguruan Tinggi (PT) yang akan disahkan DPR pada 12 April 2012 mendatang. Mereka menilai aturan tersebut membuat biaya pendidikan kian melangit.
Aksi yang dilakukan hari ini tergabung dalam Forum Mahasiswa Yogyakarta (FMY). Mereka menggelar aksi dari Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dilanjutkan long march melewati Tugu Yogyakarta menuju gedung DPRD DIY di Jl Malioboro.
Di gedung DPRD DIY, massa diterima Ketua Fraksi PKB, H Sukamto. Dalam dialog tersebut, massa menyatakan menolak pengesahan RUU PT dan meminta dewan mendukungnya.
"Kami menyatakan menolak karena banyak pasal pada RUU PT yang isi pasal-pasalnya tidak tak jauh berbeda dengan UU BHP," kata Ahmad Rizky dari BEM KM UGM.
Menurut Rizky, di beberapa pasal menunjukkan adanya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Draf RUU tersebut juga dinilai melepaskan peran negara dalam hal pembiayaan. Anggaran pendidikan hanya 20 persen yang dialokasikan negara untuk pendidikan. Selebihnya justru diserahkan kepada universitas.
"Ini berarti negara lepas tangan dan pendidikan diserahkan ke pasar, rakyat kecil yang akan jadi korban lagi," ungkap Rizky.
Dia menambahkan draf RUU PT secara yuridis cacat hukum, karena bertentangan dengan UU No. 12/2011 tentang Tata Urutan Perundangan dan banyak pasal yang tidak jauh beda dari RUU BHP yang di judicial review oleh MK 2010 lalu.
"Substansinya masih hampir sama dengan UU BHP semangatnya masih liberalisasi dan komersialisasi pendidikan," katanya.
Sementara itu Ketua FPKB DPRD DIY, Soekamto, menyatakan pihaknya mendukung penolakan RUU-PT. DPRD DIY akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.
RUU PT sebenarnya direncanakan disahkan, Selasa (3/4/2012) lalu, tapi karena sidang paripurna DPR tak kuorum, sidang ditunda. RUU ini direspons negatif oleh LSM dan organisasi yang tergabung dalam Komisi Nasional Pendidikan. Beberapa organisasi tersebut di antaranya LBH Jakarta, LBH Pendidikan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Forum Mahasiswa Pendidikan, BEM UI, dan BEM UNJ.
(bgs/try)
Sumber : detikNews
Aksi yang dilakukan hari ini tergabung dalam Forum Mahasiswa Yogyakarta (FMY). Mereka menggelar aksi dari Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dilanjutkan long march melewati Tugu Yogyakarta menuju gedung DPRD DIY di Jl Malioboro.
Di gedung DPRD DIY, massa diterima Ketua Fraksi PKB, H Sukamto. Dalam dialog tersebut, massa menyatakan menolak pengesahan RUU PT dan meminta dewan mendukungnya.
"Kami menyatakan menolak karena banyak pasal pada RUU PT yang isi pasal-pasalnya tidak tak jauh berbeda dengan UU BHP," kata Ahmad Rizky dari BEM KM UGM.
Menurut Rizky, di beberapa pasal menunjukkan adanya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Draf RUU tersebut juga dinilai melepaskan peran negara dalam hal pembiayaan. Anggaran pendidikan hanya 20 persen yang dialokasikan negara untuk pendidikan. Selebihnya justru diserahkan kepada universitas.
"Ini berarti negara lepas tangan dan pendidikan diserahkan ke pasar, rakyat kecil yang akan jadi korban lagi," ungkap Rizky.
Dia menambahkan draf RUU PT secara yuridis cacat hukum, karena bertentangan dengan UU No. 12/2011 tentang Tata Urutan Perundangan dan banyak pasal yang tidak jauh beda dari RUU BHP yang di judicial review oleh MK 2010 lalu.
"Substansinya masih hampir sama dengan UU BHP semangatnya masih liberalisasi dan komersialisasi pendidikan," katanya.
Sementara itu Ketua FPKB DPRD DIY, Soekamto, menyatakan pihaknya mendukung penolakan RUU-PT. DPRD DIY akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.
RUU PT sebenarnya direncanakan disahkan, Selasa (3/4/2012) lalu, tapi karena sidang paripurna DPR tak kuorum, sidang ditunda. RUU ini direspons negatif oleh LSM dan organisasi yang tergabung dalam Komisi Nasional Pendidikan. Beberapa organisasi tersebut di antaranya LBH Jakarta, LBH Pendidikan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Forum Mahasiswa Pendidikan, BEM UI, dan BEM UNJ.
(bgs/try)
Sumber : detikNews
Comments
Post a Comment