YOGYAKARTA– Rencana pemerintah menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan membuat Yogyakarta semakin macet. Mahalnya tarif angkutan umum sebagai dampak ikutan kenaikan BBM diprediksi memicu pembelian sepeda motor.
Ketua Komisi C DPRD DIY Suharwanto mengatakan, saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor di DIY cukup tinggi. Setiap bulan ada sekitar 7.000 unit sepeda motor yang terjual. Dengan adanya kenaikan harga jual BBM, pembelian kendaraan roda dua diperkirakan meningkat. Sebab, menggunakan sepeda motor akan lebih murah dibandingkan naik angkutan umum yang tarifnya juga akan melonjak pasca kenaikan BBM.
Jika prediksi ini benar terjadi, maka jalan-jalan arteri di pusat kota akan penuh dengan kendaraanbermotor.“ Penambahan ini akan memacetkan dan menambah keruwetan lalu lintas,” kata Suharwanto,kemarin. Politisi PAN ini mendesak Pemerintah Provinsi DIY dan Pemkot Yogyakarta untuk menyiapkan regulasi dalam menata arus lalu lintas,khususnya di tengah kota.
Apalagi kawasan Malioboro saat ini sudah tidak mampu menampung kendaraan bermotor.Penataan ini mendesak untuk dilakukan agar kota tidak semrawut. Jika tidak dilakukan, maka citra Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata dan Budaya akan memudar. “Jangan sampai kemacetan merusak citra Kota Yogyakarta,” katanya. Anggota Komisi C DPRD DIY Toto H Santosa meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) DIY membuat regulasi tegas untuk mengantisipasi masalah ini.
Momentum kenaikan harus disikapi dengan kebijakan out of the box.Tidak perlu lagi menggunakan caracaa konvensional.Misalnya dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor.“Pembatasan tampaknya sudah perlu dilakukan,”tuturnya. Kepala Dishubkominfo DIY Tjipto Haribowo mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan berapa kenaikan tarif angkutan umum di wilayahnya.
Semuanya masih menunggu pembahasan kenaikan harga jual BBM di pusat.Namun berkaca kasus sebelumnya, kenaikan harga BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan tarif angkutan. “Belum bisa hitung kenaikan ini,tetapi pasti tidak bisa dihindari,” katanya. Dikatakan, pemerintah pusat sudah memanggil seluruh Kepala Dinas Perhubungan se- Indonesia. Semuanya diajak mengkaji rencana kenaikan ini dan dampak tehadap angkutan.
Pemerintah pusat juga sudah memberikan penawaran agar daerah tidak melakukan pungutan dalam pengurusan surat KIR, retribusi terminal dan lain-lainnya.Hanya, perhitungan yang dilakukan belum matang dan belum sebanding dengan realisasi di lapangan. Menurutnya,Dishubkominfo terus melakukan penataan lalu lintas di tengah kota.
Namun, khusus kawasan Malioboro terganjal pada permasalahan parkir. Ke depan lokasi parkir akan dibangun di eks Bioskop Indra. Hanya permasalahan lahan belum juga selesai, termasuk konsep membuat parkir bawah tanah. kuntadi
Sumber Berita : Seputar Indonesia
Sumber Gambar : Antara Foto
Ketua Komisi C DPRD DIY Suharwanto mengatakan, saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor di DIY cukup tinggi. Setiap bulan ada sekitar 7.000 unit sepeda motor yang terjual. Dengan adanya kenaikan harga jual BBM, pembelian kendaraan roda dua diperkirakan meningkat. Sebab, menggunakan sepeda motor akan lebih murah dibandingkan naik angkutan umum yang tarifnya juga akan melonjak pasca kenaikan BBM.
Jika prediksi ini benar terjadi, maka jalan-jalan arteri di pusat kota akan penuh dengan kendaraanbermotor.“ Penambahan ini akan memacetkan dan menambah keruwetan lalu lintas,” kata Suharwanto,kemarin. Politisi PAN ini mendesak Pemerintah Provinsi DIY dan Pemkot Yogyakarta untuk menyiapkan regulasi dalam menata arus lalu lintas,khususnya di tengah kota.
Apalagi kawasan Malioboro saat ini sudah tidak mampu menampung kendaraan bermotor.Penataan ini mendesak untuk dilakukan agar kota tidak semrawut. Jika tidak dilakukan, maka citra Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata dan Budaya akan memudar. “Jangan sampai kemacetan merusak citra Kota Yogyakarta,” katanya. Anggota Komisi C DPRD DIY Toto H Santosa meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) DIY membuat regulasi tegas untuk mengantisipasi masalah ini.
Momentum kenaikan harus disikapi dengan kebijakan out of the box.Tidak perlu lagi menggunakan caracaa konvensional.Misalnya dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor.“Pembatasan tampaknya sudah perlu dilakukan,”tuturnya. Kepala Dishubkominfo DIY Tjipto Haribowo mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan berapa kenaikan tarif angkutan umum di wilayahnya.
Semuanya masih menunggu pembahasan kenaikan harga jual BBM di pusat.Namun berkaca kasus sebelumnya, kenaikan harga BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan tarif angkutan. “Belum bisa hitung kenaikan ini,tetapi pasti tidak bisa dihindari,” katanya. Dikatakan, pemerintah pusat sudah memanggil seluruh Kepala Dinas Perhubungan se- Indonesia. Semuanya diajak mengkaji rencana kenaikan ini dan dampak tehadap angkutan.
Pemerintah pusat juga sudah memberikan penawaran agar daerah tidak melakukan pungutan dalam pengurusan surat KIR, retribusi terminal dan lain-lainnya.Hanya, perhitungan yang dilakukan belum matang dan belum sebanding dengan realisasi di lapangan. Menurutnya,Dishubkominfo terus melakukan penataan lalu lintas di tengah kota.
Namun, khusus kawasan Malioboro terganjal pada permasalahan parkir. Ke depan lokasi parkir akan dibangun di eks Bioskop Indra. Hanya permasalahan lahan belum juga selesai, termasuk konsep membuat parkir bawah tanah. kuntadi
Sumber Berita : Seputar Indonesia
Sumber Gambar : Antara Foto
Comments
Post a Comment