YOGYAKARTA – Angka putus sekolah di Provinsi DIY terancam membengkak seiring rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Potensi tersebut semakin terbuka jika pemerintah tidak memberikan subsidi yang memadai bagi siwa miskin seperti beasiswa. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemprov DIY Baskara Aji mengatakan, selama ini alokasi beasiswa untuk siswa dari pemerintah pusat sangat kecil. ”Jika ini tidak dibarengi penambahan beasiswa maka siswa miskin jadi tambah banyak yang berpotensi putus sekolah,” kata dia,kemarin.
Baskara mendesak kepada pemerintah pusat agar mengucurkan bantuan yang bisa diakses langusng oleh siswa.Bantuan itu bisa berupa alokasi transportasi umum atau perlengkapan alat tulis. Baskara mengatakan, bantuan beasiswa dari pusat untuk DIY selama ini baru mencapai sekitar 50.000-an siswa miskin untuk jenjang SMA/SMK/MA. Masing-masing siswa mendapatkan Rp120.000 per tahun. Ada juga program Bantuan Khusus Murid (BKM) sebesar Rp65.000 per siswa per tahun.
Baskara mengakui,sebenarnya masih banyak program bantuan lain untuk membantu biaya pendidikan.Namun banyak siswa miskin tidak bisa mengaksesnya karena aturan yang tumpang tindih. ”Aturannya adalah siswa yang sudah mendapatkan bantuan Rp120.000 atau Rp65.000 tidak bisa mengakses (program bantuan) yang lain,”ungkap dia. Selain bantuan dari pemerintah pusat,kata dia,sebenarnya Pemprov DIY juga sudah memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
Untuk siswa SMA disubsidi Rp1.050.000 dan siswa SMK sebanyak Rp1.500.000 setiap tahun.”Dengan jumlah itu, siswa yang bisa ditampung hanya 30.000 siswa,”ucap Baskara. Anggota Komisi D DPRD DIY Isti’anah mengakui, jika harga BBM dinaikkan berpengaruh besar terhadap banyak sektor kehidupan, termasuk pendidikan.Agar angka putus sekolah di DIY tidak membengkak perlu dilakukan langkah strategis, salah satunya mengkaji ulang APBD 2012.
Menurut dia, pada APBD 2012 sektor pendikan khususnya untuk bantuan kepada siswa dianggarkan sebesar Rp73 miliar.Karena itu, pada APBD perubahan untuk bantuan kepada siswa harus dinaikkan. ”Kita belum tahu berapa yang akan dinaikkan dalam APBD Perubahan tersebut. Tapi itu (menaikkan anggaran dalam APBD perubahan) sangat penting untuk langkah antisipasi siswa putus sekolah,”katanya.
Politisi PAN ini menambahkan, langkah lain yang dilakukan adalah efisiensi anggaran. Pos anggaran yang dianggap kurang signifikan harus dialihkan kepada sektor yang lebih penting. ridwan anshori
Potensi tersebut semakin terbuka jika pemerintah tidak memberikan subsidi yang memadai bagi siwa miskin seperti beasiswa. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemprov DIY Baskara Aji mengatakan, selama ini alokasi beasiswa untuk siswa dari pemerintah pusat sangat kecil. ”Jika ini tidak dibarengi penambahan beasiswa maka siswa miskin jadi tambah banyak yang berpotensi putus sekolah,” kata dia,kemarin.
Baskara mendesak kepada pemerintah pusat agar mengucurkan bantuan yang bisa diakses langusng oleh siswa.Bantuan itu bisa berupa alokasi transportasi umum atau perlengkapan alat tulis. Baskara mengatakan, bantuan beasiswa dari pusat untuk DIY selama ini baru mencapai sekitar 50.000-an siswa miskin untuk jenjang SMA/SMK/MA. Masing-masing siswa mendapatkan Rp120.000 per tahun. Ada juga program Bantuan Khusus Murid (BKM) sebesar Rp65.000 per siswa per tahun.
Baskara mengakui,sebenarnya masih banyak program bantuan lain untuk membantu biaya pendidikan.Namun banyak siswa miskin tidak bisa mengaksesnya karena aturan yang tumpang tindih. ”Aturannya adalah siswa yang sudah mendapatkan bantuan Rp120.000 atau Rp65.000 tidak bisa mengakses (program bantuan) yang lain,”ungkap dia. Selain bantuan dari pemerintah pusat,kata dia,sebenarnya Pemprov DIY juga sudah memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
Untuk siswa SMA disubsidi Rp1.050.000 dan siswa SMK sebanyak Rp1.500.000 setiap tahun.”Dengan jumlah itu, siswa yang bisa ditampung hanya 30.000 siswa,”ucap Baskara. Anggota Komisi D DPRD DIY Isti’anah mengakui, jika harga BBM dinaikkan berpengaruh besar terhadap banyak sektor kehidupan, termasuk pendidikan.Agar angka putus sekolah di DIY tidak membengkak perlu dilakukan langkah strategis, salah satunya mengkaji ulang APBD 2012.
Menurut dia, pada APBD 2012 sektor pendikan khususnya untuk bantuan kepada siswa dianggarkan sebesar Rp73 miliar.Karena itu, pada APBD perubahan untuk bantuan kepada siswa harus dinaikkan. ”Kita belum tahu berapa yang akan dinaikkan dalam APBD Perubahan tersebut. Tapi itu (menaikkan anggaran dalam APBD perubahan) sangat penting untuk langkah antisipasi siswa putus sekolah,”katanya.
Politisi PAN ini menambahkan, langkah lain yang dilakukan adalah efisiensi anggaran. Pos anggaran yang dianggap kurang signifikan harus dialihkan kepada sektor yang lebih penting. ridwan anshori
Sumber : Seputar Indonesia
Comments
Post a Comment