JOGJA—Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Jogja dipastikan tidak akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.
Keputusan BKD Kota Jogja itu dilakukan jika berpedoman pada keputusan SKB tiga menteri. Kepala BKD Kota Jogja, Tri Widayanto menjelaskan, kemungkinan tidak akan menerima CPNS itu dilakukan sampai 2012. “Kami masih berpegang pada SKB tiga menteri, tetap kami tidak bisa untuk membuka CPNS selama SKB berlaku seperti itu,” katanya.
Tri menjelaskan, dalam petunjuk SKB tersebut dimaknai pemerintahan yang memiliki belanja pegawai diatas 50 persen dari APBD maka tidak melakukan rekrutmen CPNS. Sementara bagi pemerintahan yang memiliki belanja pegawai di bawah 50 persen masih bisa melakukan rekrutmen CPNS.
“Kalau melihat dari penjelasan petunjuk SKB tiga menteri, APBD Kota Jogja sudah terserap sekitar 60 persen untuk belanja pegawai sehingga tidak diperbolehkan mengangkat CPNS. Dan selama SKB tentang moratorium PNS itu belum berubah, maka kemungkinan besar Jogja tidak akan ada penerimaan CPNS sampai 2012,” katanya di Balaikota.
Menurutnya, SKB yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut telah menetapkan moratorium CPNS selama 16 bulan terhitung mulai 1 September. Ia mengatakan, Pemerintah Kota Jogja termasuk pemerintah daerah yang menganggarkan 60 persen APBD untuk belanja pegawai sehingga harus mengikuti SKB Tiga Menteri tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Jogja, Kris Sardjono Sutejo menjelaskan, pemerintah daerah akan terus mematangkan rencana outsourching untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Langkah outsourcing dilakukan sebagai bentuk antisipasi kekurangan pegawai.(Harian Jogja/Rina Wijayanti)
Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction
Jogja City Government Not Accept CPNS This Year
JOGJA-Regional Personnel Agency (BKD) All Title certainly not going to accept candidates for Civil Servants (CPNS) this year.
All Title BKD decision was made if guided by the decision of the three ministerial decree. The head of Yogyakarta BKD, Tri Widayanto explained, probably will not accept CPNS was done until 2012. "We still hold on to decree three ministers, still we were not able to open the CPNS for the LCS to behave like that," he said.
Tri explained in the instructions that the decree would have meant government expenditure above 50 per cent of the budget then do not do recruitment CPNS. While the government has expenditure below 50 per cent employee can still perform CPNS recruitment.
"If you look at the instructions of the explanation SKB three ministers, Jogja budget has absorbed about 60 percent for personnel expenditure so it is not allowed to lift CPNS. And during the LCS about the moratorium that civil servants had not changed, then most likely there will be no acceptance of Jogja CPNS to 2012, "he said at City Hall.
He said the decree signed by the Minister of Home Affairs, Minister of Finance and Minister of Administrative Reforms CPNS has set a moratorium for 16 months commencing from 1 September. He said the City Government of Yogyakarta, including local governments that have budgeted 60 percent of the budget for personnel expenditure and should follow the ministerial decree.
When confirmed, the Head of the Organization of the City of Jogja, Kris Sardjono Sutejo explains, local governments will continue to finalize plans outsourching to meet the needs of employees. Step outsourcing done as a form of anticipation of an employee shortage.
Comments
Post a Comment