SLEMAN--MICOM: Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY telah menyiapkan areal untuk relokasi warga lereng Gunung Merapi. Hal itu diungkapkan Bupati Sleman Sri Purnomo, Jumat (17/6).
Untuk itu, lanjut Sri Purnomo, warga yang sudah membangun rumah secara permanen di di lereng Merapi, agar bisa memahami dan mengikuti kebijakan dari pemerintah. "Saya harapkan warga dapat mengnerti," katanya.
Dalam pengamatan Media Indonesia, saat ini sudah ada ratusan rumah yang dibangun di zona merah yaitu di dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dusun Srunen, dusun Singlar, sumunya di desa Glagaharjo, Cangkringan dan semuanya masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) 3, atau kawasan yang tidak boleh untuk bangunan tetap (rumah).
Warga yang sudah membangun rumah mereka kembali di kawasan zona merah, mengaku tidak akan mau direlokasi, mereka akan mempertahankan tanah mereka. "Warga saya tak mau direlokasi, mereka akan mempertahankannya," kata Suroto, kepala desa Glagaharjo.
Menurut Sri Purnomo, warga yang tetap membangun rumah di kawasan zona merah tersebut, tidak memiliki berizin. Sehingga, lanjut Sri Purnomo, kalau nanti pemerintah sudah menyampaikan kebijakan berkaitan tentang inpres, warga harus bisa melihat dengan jernih, dan mengikutinya. "Mereka membangun tanpa izin yang sebenarnya," paparnya.
Namun Sri Purnomo, enggan meggatakan akan dilakukan relokasi paksa terhadap warga yang enggan direlokasi dari wiliyahnya. Ia hanya mengakatan akan melakukan pendekatan dari hati ke hati.
"Itu kan nanti, jadi yang akan kita lakukan adalah menyampaikannya dari hati ke hati, jadi belum sampai pada tahap relokasi paksa terhadap warga yang sudah membangun," jelasnya. (FU/OL-04)
Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction
Pemkab Sleman Ready To Relocate Residents Merapi Slopes
SLEMAN - MICOM: Government of Sleman, Yogyakarta has prepared a relocation area for the slopes of Mount Merapi. This is expressed by the Regent of Sleman Sri Purnomo, Friday (17 / 6).
To that end, continued Sri Purnomo, residents who have built permanent homes on the slopes of Merapi, in order to understand and follow the policies of the government. "I hope residents can mengnerti," he said.
In observations Media Indonesia, now there are hundreds of homes built in the red zone that is in the hamlet Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen hamlet, hamlet Singlar, sumunya village Glagaharjo, Cangkringan and everything included in the disaster-prone areas (KRB) 3, or area for buildings that should not be fixed (home).
Residents who have built their houses back in the red zone, claimed not to be willing to relocate, they will defend their land. "People I do not want to be relocated, they will defend it," said Suroto, Glagaharjo village chief.
According to Sri Purnomo, residents who still build a house in the red zone, do not have licensed. Thus, continued Sri Purnomo, if later the government had delivered on Instruction-related policies, citizens must be able to see clearly, and followed him. "They built without the permission of the truth," he explained.
But Sri Purnomo, reluctant meggatakan will be forced relocation of residents who are reluctant to be relocated from wiliyahnya. He just mengakatan will approach from the heart.
"That was later, so we will do is deliver it from the heart, so it has not reached the stage of forced relocation of residents who had built," he explained.
Comments
Post a Comment