Skip to main content

Pemerintah Awasi Pembangunan Pakai Google

Penggunaan GIS telah diterapkan di tiga kota yaitu Aceh, Solo, dan Yogyakarta.

VIVAnews - Deputi III Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Agung Hardjono berharap penerapan Geospasial Information System (GIS) dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Terlebih, teknologi informasi terpadu merupakan kebutuhan mendesak saat ini.

Harapan yang cukup tinggi terhadap teknologi GIS tersebut disampaikan dalam agenda Seminar Inovasi Geospasial untuk Pengendalian dan Pengambilan Keputusan yang Efektif oleh Bakrie Connectivity di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

“Untuk saat ini, publik lebih respons dengan visualisasi data,” kata Agung. “Nah, sistem Geospasial unggul dalam visualisasi karena punya 13 lapis yang lebih tinggi resolusinya,” ucap Agung.

Agung menyebutkan, dengan aplikasi Google Earth yang dimodifikasi, setiap pembangunan proyek dapat terpantau letak GPS dan visualisasinya secara lebih detail. Selain itu, inovasi Geospasial mampu memvisualisasikan keadaan laut secara detail dan merencanakan rekonstruksi infrastruktur daerah yang terkena bencana banjir atau gempa.

Penggunaan GIS ini merupakan respons terhadap visi Open Government Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2012 dan diturunkan dalam Inpres I/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010.

Sebelumnya, penggunaan GIS ini telah diterapkan di tiga kota yaitu Aceh, Solo dan Yogyakarta. Menurut dia, implementasi di tiga kota tersebut cukup berhasil dengan basis partisipasi publik.

Di Yogyakarta, misalnya, setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pembangunan langsung ditindaklanjuti secara online kepada bidang yang bersangkutan.

“Dalam sehari terdapat 10 laporan keluhan masyarakat, sehingga sistem ini mampu mempercepat mengatasi masalah pembangunan yang merugikan masyarakat luas,” kata Agung. “Tentu perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam penerapan inovasi ini,” ucapnya.

Agung menambahkan, pada penerapan tersebut, walikota di Yogyakarta memimpin langsung. “Ini perlu jadi contoh bagi daerah lain,” ucap Agung. Adapun yang menjadi tantangan dalam penerapan inovasi ini, kata Agung, adalah pada koordinasi dengan birokrasi di tingkat bawah yang kadang masih terjadi mispersepsi. (art)

Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction

Use Google Monitor Government Development

The use of GIS has been implemented in three cities namely Aceh, Solo, and Yogyakarta.

Vivanews | Deputy President III Work Unit of Supervision and Control of Development (UKP4) Great Hardjono expect the application of Geospatial Information System (GIS) can be used to supervise the implementation of development in Indonesia. Moreover, integrated information technology is an urgent need at this time.

Expectations are high as to GIS technology is delivered in Geospatial Innovation Seminar agenda for the Control and Effective Decision Making by the Bakrie Connectivity at Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

"To date, more public response to the data visualization," said Agung. "Well, Geospatial system superior in the visualization because it has 13 layers of a higher resolution," said Agung.

Agung said the Google Earth application is modified, every development project can be tracked location of the GPS and visualization in more detail. Moreover, innovation Geospatial able to visualize the state of the sea in detail and plan the reconstruction of infrastructure affected areas to flood or earthquake.

The use of GIS is a response to a vision for Open Government of President Susilo Bambang Yudhoyono is contained in the Medium Term Development Plan 2010-2012 and is derived in the Presidential Instruction I/2010 on the Acceleration of the Implementation of National Development Priorities in 2010.

Previously, the use of GIS has been applied in three cities namely Aceh, Solo and Yogyakarta. According to him, the implementation in three cities was quite successful with a base of public participation.

In Yogyakarta, for instance, any complaints submitted by the public related to the construction of actionable online directly to the relevant field.

"In one day there were 10 reports on public complaints, so the system is able to accelerate to overcome problems of adverse development community at large," said Agung. "Of course need the full support of local governments in the implementation of this innovation," he said.

Great add, on the application, the mayor in Yogyakarta lead directly. "This needs to be an example for other regions," said Agung. As for the challenge in applying this innovation, says Agung, is in coordination with the bureaucracy at lower levels misperceptions that sometimes still occur.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Partisipasi Pemilu 2019 Kota Jogja 84,9 Persen & Kulon Progo 86, 49 Persen

Yogyakarta (ANTARA) - Kota Yogyakarta mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang cukup tinggi yaitu mencapai 84,9 persen khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. “Tingkat partisipasi tersebut melebihi target yang kami tetapkan yaitu 77,5 persen. Mungkin ini adalah tingkat partisipasi pemilu yang paling tinggi pernah diraih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Kamis. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Kota Yogyakarta mencatat total jumlah pemilih yang memiliki hak pilih mencapai 324.903 orang, namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 275.552 orang. Berdasarkan data, ada sebanyak 47.249 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan dalam daftar pemilih tetap tambahan terdapat 2.096 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, serta enam pemilih dalam daftar pemilih khusus yang tidak menggunakan hak suaranya. Ia pun berhara
Post a Comment
Read more

Tanah Pesisir DIY Terus Melambung

Perkembangan wisata dan megaproyek di pesisir selatan DIY, tepatnya di kawasan Gunungkidul dan Kulonprogo mendongkrak harga tanah. Tidak tanggung-tanggung,harga tanah yang awalnya berkisar Rp30.000 per meter,kini sudah lebih dari Rp200.000. Tidak heran, banyak warga berlomba-lomba melepaskan tanah kepada investor. Dalam satu tahun terakhir, lonjakan harga tanah tidak bisa dihindari lagi.Sugeng,salah satu warga Bruno, Ngestirejo, Tanjungsari mengatakan, dua tahun yang lalu harga tanah masih berkisar Rp35.000 setiap meternya. “Namun, saat ini harganya lebih dari Rp200.000 untuk tanah bersertifikat,”ungkapnya. Dia pun menunjukkan beberapa lahan yang siap dilepas pemiliknya. Selain itu, dalam satu tahun terakhir banyak warga luar yang mulai melirik untuk membeli tanah di sekitar pantai. “Belum lagi dengan rencana pengembangan Pantai Krakal. Sudah banyak orang yang pesan kalau ada tanah yang mau dijual,”ucapnya. Saat ini di sekitar Pantai Krakal sudah banyak berdiri bangunan layakn
Post a Comment
Read more

Tercemar Limbah, Warga Bantul Semen Saluran Irigasi

Bantul - Sejumlah warga Dusun Karangnongko menutup saluran irigasi yang melintas di Jalan Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Hal itu karena air pada saluran tersebut berbau menyengat dan berwarna putih pekat. Pantauan detikcom, puluhan warga berkumpul di Jalan Karangnongko sembari membawa papan bertuliskan 'sungai disegel warga' dan 'hukum berat pencemar lingkungan'. Selanjutnya, puluhan warga meletakkan batako pada saluran irigasi tersebut. Tak hanya itu, warga mulai menempelkan adonan semen pada material bangunan itu hingga menutupi saluran irigasi tersebut. Setelah itu, warga meletakkan beberapa karung berisi pasir di depan dinding yang terbuat dari tumpukan material bangunan. Warga Dusun Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Waljito menjelaskan, penyegelan saluran irigasi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pencemaran limbah yang telah berlangsung selama belasan tahun. Sampai saat ini permasalahan tidak kunj
Post a Comment
Read more