Pemerintah Awasi Pembangunan Pakai Google

Penggunaan GIS telah diterapkan di tiga kota yaitu Aceh, Solo, dan Yogyakarta.

VIVAnews - Deputi III Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Agung Hardjono berharap penerapan Geospasial Information System (GIS) dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Terlebih, teknologi informasi terpadu merupakan kebutuhan mendesak saat ini.

Harapan yang cukup tinggi terhadap teknologi GIS tersebut disampaikan dalam agenda Seminar Inovasi Geospasial untuk Pengendalian dan Pengambilan Keputusan yang Efektif oleh Bakrie Connectivity di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

“Untuk saat ini, publik lebih respons dengan visualisasi data,” kata Agung. “Nah, sistem Geospasial unggul dalam visualisasi karena punya 13 lapis yang lebih tinggi resolusinya,” ucap Agung.

Agung menyebutkan, dengan aplikasi Google Earth yang dimodifikasi, setiap pembangunan proyek dapat terpantau letak GPS dan visualisasinya secara lebih detail. Selain itu, inovasi Geospasial mampu memvisualisasikan keadaan laut secara detail dan merencanakan rekonstruksi infrastruktur daerah yang terkena bencana banjir atau gempa.

Penggunaan GIS ini merupakan respons terhadap visi Open Government Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2012 dan diturunkan dalam Inpres I/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010.

Sebelumnya, penggunaan GIS ini telah diterapkan di tiga kota yaitu Aceh, Solo dan Yogyakarta. Menurut dia, implementasi di tiga kota tersebut cukup berhasil dengan basis partisipasi publik.

Di Yogyakarta, misalnya, setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pembangunan langsung ditindaklanjuti secara online kepada bidang yang bersangkutan.

“Dalam sehari terdapat 10 laporan keluhan masyarakat, sehingga sistem ini mampu mempercepat mengatasi masalah pembangunan yang merugikan masyarakat luas,” kata Agung. “Tentu perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam penerapan inovasi ini,” ucapnya.

Agung menambahkan, pada penerapan tersebut, walikota di Yogyakarta memimpin langsung. “Ini perlu jadi contoh bagi daerah lain,” ucap Agung. Adapun yang menjadi tantangan dalam penerapan inovasi ini, kata Agung, adalah pada koordinasi dengan birokrasi di tingkat bawah yang kadang masih terjadi mispersepsi. (art)

Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction

Use Google Monitor Government Development

The use of GIS has been implemented in three cities namely Aceh, Solo, and Yogyakarta.

Vivanews | Deputy President III Work Unit of Supervision and Control of Development (UKP4) Great Hardjono expect the application of Geospatial Information System (GIS) can be used to supervise the implementation of development in Indonesia. Moreover, integrated information technology is an urgent need at this time.

Expectations are high as to GIS technology is delivered in Geospatial Innovation Seminar agenda for the Control and Effective Decision Making by the Bakrie Connectivity at Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

"To date, more public response to the data visualization," said Agung. "Well, Geospatial system superior in the visualization because it has 13 layers of a higher resolution," said Agung.

Agung said the Google Earth application is modified, every development project can be tracked location of the GPS and visualization in more detail. Moreover, innovation Geospatial able to visualize the state of the sea in detail and plan the reconstruction of infrastructure affected areas to flood or earthquake.

The use of GIS is a response to a vision for Open Government of President Susilo Bambang Yudhoyono is contained in the Medium Term Development Plan 2010-2012 and is derived in the Presidential Instruction I/2010 on the Acceleration of the Implementation of National Development Priorities in 2010.

Previously, the use of GIS has been applied in three cities namely Aceh, Solo and Yogyakarta. According to him, the implementation in three cities was quite successful with a base of public participation.

In Yogyakarta, for instance, any complaints submitted by the public related to the construction of actionable online directly to the relevant field.

"In one day there were 10 reports on public complaints, so the system is able to accelerate to overcome problems of adverse development community at large," said Agung. "Of course need the full support of local governments in the implementation of this innovation," he said.

Great add, on the application, the mayor in Yogyakarta lead directly. "This needs to be an example for other regions," said Agung. As for the challenge in applying this innovation, says Agung, is in coordination with the bureaucracy at lower levels misperceptions that sometimes still occur.