Skip to main content

Sleman Kekurangan Pegawai Kecamatan

Harian Jogja | SLEMAN: Kabupaten Sleman kekurangan pegawai Kecamatan. Dari 17 kecamatan yang ada, pegawainya kurang dari jumlah ideal, yakni 35 sampai 40 pegawai per kecamatan.

"Sekarang rata rata ada 25-30 pegawai setiap kecamatan, masih kurang ideal. Khusus Depok idealnya 50 pegawai," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Iswoyo Hadiwarno kepada Harian Jogja dikantornya, Jumat (25/2).

Menurut Iswoyo, kekurangan pegawai dikarenakan rasio antara kuota penerimaan PNS dan kebutuhan pegawai yang kurang seimbang. Belum lagi jumlah pegawai pensiun setiap tahun cukup banyak.

Tahun lalu, dari sekitar 1.500 formasi CPNS yang diajukan ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara, hanya disetujui 194 formasi. Kuota tersebut masih dibagi lagi untuk tenaga teknis, guru dan kesehatan.

Untuk kekurangan pegawai kecamatan, lanjut Iswoyo, kebutuhan lebih dominan di tenaga teknis. Karena tidak semua pegawai melayani di kantor saja. Namun juga ditempatkan di UPT yang ada di kecamatan terutama UPT pendidikan, misalnya staf Tata Usaha.

Disingung kebutuhan tambahan tenaga per kecamatan, Iswoyo menyebutkan berkisar antara 10 sampai 15 orang. Pada CPNS 2010, Sleman hanya mendapat jatah 42 orang. Jadinya jumlah tenaga dibagi untuk 13 kecamatan yang paling membutuhkan.(Harian Jogja/Sumadiyono)


Sleman District Employee Shortage

SLEMAN: Sleman, lack of district officials. Of 17 districts, the number of employees is less than ideal, ie, 35 to 40 officers per district.

"Now there is an average of 25-30 officers per district, is still less than ideal. Depok Special ideally 50 officers," said Head of Regional Employment Board (BKD) Sleman, Yogyakarta Iswoyo dikantornya Hadiwarno the Daily on Friday (25 / 2).

According Iswoyo, shortage of officers because the ratio between the acceptance quota for civil servants and employees' needs are less balanced. Not to mention the number of employees retire every year pretty much.

Last year, from about 1,500 submitted to CPNS Formation Ministry of State Apparatus Empowerment, only 194 approved the formation. The quota was divided for technical staff, teachers and health.

For lack of district officials, more Iswoyo, needs more dominant in the technical staff. Because not all officers serving in the office alone. But also placed in the district of UPT UPT especially education, for example, Administrative staff.

Disingung additional requirement of energy per district, Iswoyo quotes ranging from 10 to 15 people. In CPNS 2010, Sleman just received a grant of 42 people. Therefore the total energy is divided to 13 districts most in need. (Harian Jogja / Sumadiyono)

Comments

Popular posts from this blog

Partisipasi Pemilu 2019 Kota Jogja 84,9 Persen & Kulon Progo 86, 49 Persen

Yogyakarta (ANTARA) - Kota Yogyakarta mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang cukup tinggi yaitu mencapai 84,9 persen khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. “Tingkat partisipasi tersebut melebihi target yang kami tetapkan yaitu 77,5 persen. Mungkin ini adalah tingkat partisipasi pemilu yang paling tinggi pernah diraih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Kamis. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Kota Yogyakarta mencatat total jumlah pemilih yang memiliki hak pilih mencapai 324.903 orang, namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 275.552 orang. Berdasarkan data, ada sebanyak 47.249 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan dalam daftar pemilih tetap tambahan terdapat 2.096 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, serta enam pemilih dalam daftar pemilih khusus yang tidak menggunakan hak suaranya. Ia pun berhara

Tanah Pesisir DIY Terus Melambung

Perkembangan wisata dan megaproyek di pesisir selatan DIY, tepatnya di kawasan Gunungkidul dan Kulonprogo mendongkrak harga tanah. Tidak tanggung-tanggung,harga tanah yang awalnya berkisar Rp30.000 per meter,kini sudah lebih dari Rp200.000. Tidak heran, banyak warga berlomba-lomba melepaskan tanah kepada investor. Dalam satu tahun terakhir, lonjakan harga tanah tidak bisa dihindari lagi.Sugeng,salah satu warga Bruno, Ngestirejo, Tanjungsari mengatakan, dua tahun yang lalu harga tanah masih berkisar Rp35.000 setiap meternya. “Namun, saat ini harganya lebih dari Rp200.000 untuk tanah bersertifikat,”ungkapnya. Dia pun menunjukkan beberapa lahan yang siap dilepas pemiliknya. Selain itu, dalam satu tahun terakhir banyak warga luar yang mulai melirik untuk membeli tanah di sekitar pantai. “Belum lagi dengan rencana pengembangan Pantai Krakal. Sudah banyak orang yang pesan kalau ada tanah yang mau dijual,”ucapnya. Saat ini di sekitar Pantai Krakal sudah banyak berdiri bangunan layakn

Tercemar Limbah, Warga Bantul Semen Saluran Irigasi

Bantul - Sejumlah warga Dusun Karangnongko menutup saluran irigasi yang melintas di Jalan Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Hal itu karena air pada saluran tersebut berbau menyengat dan berwarna putih pekat. Pantauan detikcom, puluhan warga berkumpul di Jalan Karangnongko sembari membawa papan bertuliskan 'sungai disegel warga' dan 'hukum berat pencemar lingkungan'. Selanjutnya, puluhan warga meletakkan batako pada saluran irigasi tersebut. Tak hanya itu, warga mulai menempelkan adonan semen pada material bangunan itu hingga menutupi saluran irigasi tersebut. Setelah itu, warga meletakkan beberapa karung berisi pasir di depan dinding yang terbuat dari tumpukan material bangunan. Warga Dusun Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Waljito menjelaskan, penyegelan saluran irigasi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pencemaran limbah yang telah berlangsung selama belasan tahun. Sampai saat ini permasalahan tidak kunj