YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Empat negara yang terdiri atas Thailand, Jepang, Filipina dan Malaysia akan melakukan studi banding di kawasan Sungai Code Yogyakarta pada 13-22 Februari 2011.
"Hasil studi banding itu selanjutnya akan digunakan sebagai elemen perencanaan kawasan Code ke depan," kata Ketua Pemerti Code, Toto Pratopo usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Rabu (9/2/2011).
Menurut dia, momentum itu merupakan waktu yang sangat tepat pascabencana erupsi Gunung Merapi untuk secara serius menata kawasan Code ke depan, termasuk adanya pembentukan kelembagaan multi pemangku kepentingan yang bisa menangani kawasan tersebut.
"Untuk penataan Code ke depan diwacanakan ada semacam komisi Ad Hoc. Selama ini wacana tersebut sudah digulirkan karena dari sisi undang-undang belum ada aturan yang memungkinkan untuk penataan Code," katanya.
Ia mengatakan, kegiatan awal penataan kawasan Code telah berlanjut pada pemetaan dan pemotretan dampak bencana untuk membuat perencanaan partisipatif.
"Konsep itu pada 21 Februari 2011 akan dipresentasikan ke Gubernur DIY, agar penataan kawasan Code dengan dasar komunitas," katanya.
Dalam jangka panjang, menurut dia, hal itu bisa mengarah pada pembentukan kegiatan pariwisata di Code sebagai bentuk akses untuk melihat dinamika yang terjadi di perkampungan, yakni pengentasan warga miskin melalui akses tersebut.
Ia mengatakan, kawasan yang direncanakan untuk ditata ulang itu terdiri atas 15 titik lintas kabupaten dan kota mulai dari wilayah Plemburan hingga Wirosaban.
"Kelanjutan dari penataan kawasan Code itu juga akan kami wacanakan untuk pembentukan peraturan daerah mengenai permukiman di pinggir sungai," katanya.
Translate with Google Translate Maybe actually Not Valid
Four Country Comparative Study on the Code River
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Four countries comprising Thailand, Japan, Philippines and Malaysia will conduct a comparative study in the area of Yogyakarta Code River in 13 to 22 February 2011.
"The results of comparative studies that will be used as an element of forward planning of the area code," said Chairman Pemerti Code, Toto Pratopo after meeting with Yogyakarta Governor Sri Sultan Hamengkubuwono X of Yogyakarta on Wednesday (09/02/2011).
According to him, the momentum is a very appropriate time post-disaster eruption of Mount Merapi to seriously organize the area code in the future, including the establishment of multi-stakeholder institution that can handle the region.
"For the future arrangement of the Code is a kind of discourse Ad Hoc committee. During this discourse has been established because of the law there is no rule that allows for the structuring Code," he said.
He said the early settlement activity has continued in the area code mapping and photo shoot disaster for participatory planning.
"The concept was on February 21, 2011 will be presented to the Governor of DIY, for structuring the area code with the base community," he said.
In the long term, according to him, it could lead to the establishment of tourism activities in the Code as a form of access to see the dynamics that occur in the township, the alleviation of the poor through access.
He said the area is planned to be reformulated that consisted of 15 points across the district and the city started from region to Wirosaban Plemburan.
"The continuation of the arrangement of the region would also be our Code wacanakan for the formation of local regulations regarding the settlements on the riverbank," he said.
"Hasil studi banding itu selanjutnya akan digunakan sebagai elemen perencanaan kawasan Code ke depan," kata Ketua Pemerti Code, Toto Pratopo usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Rabu (9/2/2011).
Menurut dia, momentum itu merupakan waktu yang sangat tepat pascabencana erupsi Gunung Merapi untuk secara serius menata kawasan Code ke depan, termasuk adanya pembentukan kelembagaan multi pemangku kepentingan yang bisa menangani kawasan tersebut.
"Untuk penataan Code ke depan diwacanakan ada semacam komisi Ad Hoc. Selama ini wacana tersebut sudah digulirkan karena dari sisi undang-undang belum ada aturan yang memungkinkan untuk penataan Code," katanya.
Ia mengatakan, kegiatan awal penataan kawasan Code telah berlanjut pada pemetaan dan pemotretan dampak bencana untuk membuat perencanaan partisipatif.
"Konsep itu pada 21 Februari 2011 akan dipresentasikan ke Gubernur DIY, agar penataan kawasan Code dengan dasar komunitas," katanya.
Dalam jangka panjang, menurut dia, hal itu bisa mengarah pada pembentukan kegiatan pariwisata di Code sebagai bentuk akses untuk melihat dinamika yang terjadi di perkampungan, yakni pengentasan warga miskin melalui akses tersebut.
Ia mengatakan, kawasan yang direncanakan untuk ditata ulang itu terdiri atas 15 titik lintas kabupaten dan kota mulai dari wilayah Plemburan hingga Wirosaban.
"Kelanjutan dari penataan kawasan Code itu juga akan kami wacanakan untuk pembentukan peraturan daerah mengenai permukiman di pinggir sungai," katanya.
Translate with Google Translate Maybe actually Not Valid
Four Country Comparative Study on the Code River
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Four countries comprising Thailand, Japan, Philippines and Malaysia will conduct a comparative study in the area of Yogyakarta Code River in 13 to 22 February 2011.
"The results of comparative studies that will be used as an element of forward planning of the area code," said Chairman Pemerti Code, Toto Pratopo after meeting with Yogyakarta Governor Sri Sultan Hamengkubuwono X of Yogyakarta on Wednesday (09/02/2011).
According to him, the momentum is a very appropriate time post-disaster eruption of Mount Merapi to seriously organize the area code in the future, including the establishment of multi-stakeholder institution that can handle the region.
"For the future arrangement of the Code is a kind of discourse Ad Hoc committee. During this discourse has been established because of the law there is no rule that allows for the structuring Code," he said.
He said the early settlement activity has continued in the area code mapping and photo shoot disaster for participatory planning.
"The concept was on February 21, 2011 will be presented to the Governor of DIY, for structuring the area code with the base community," he said.
In the long term, according to him, it could lead to the establishment of tourism activities in the Code as a form of access to see the dynamics that occur in the township, the alleviation of the poor through access.
He said the area is planned to be reformulated that consisted of 15 points across the district and the city started from region to Wirosaban Plemburan.
"The continuation of the arrangement of the region would also be our Code wacanakan for the formation of local regulations regarding the settlements on the riverbank," he said.
Comments
Post a Comment