SLEMAN (KRjogja.com) - Warga di lereng Gunung Merapi yang menjadi korban erupsi menagih janji pemerintah untuk mengganti hewan ternak selain sapi seperti ayam dan kambing.
Kepala Desa Kepuharjo, Heri Suprapto menjelaskan, dalam pertemuan warga lereng Merapi dengan Menteri Pertanian Suswono beberapa waktu lalu, pemerintah berjanji akan mengganti kambing dan ayam yang mati.? "Dulu sudah dijanjikan begitu. Namun, sampai sekarang tidak ada verifikasi," jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/12).
Heri mengaku, sebagian besar warganya yang memiliki kambing dan ayam kaum janda. Sehingga sehingga sangat dibutuhkan. Untuk jumlahnya, ayam mencapai ribuan dan kambing 500 ekor.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Suwandi Aziz mengaku belum mendapat surat resmi untuk mendata kambing dan ayam yang mati.
"Tanpa ada surat resmi dari Menteri Pertanian, atau Provinsi dan Pemda, maka kami tidak berani melakukan pendataan. Karena, ini kan ujung-ujungnya duit," jelasnya.
Kendati demikian, Suwandi memastikan jika pemerintah tetap akan memberikan bantuan. Hanya saja, aplikasinya tidak dalam waktu dekat ini.
"Mungkin tahun depan. Kalau sekarang pos anggaran sudah tidak memungkinkan. Apakah nanti sumber dana dari pusat, propinsi atau daerah, kami juga belum tahu," tandas Aziz. (Dhi)
Kepala Desa Kepuharjo, Heri Suprapto menjelaskan, dalam pertemuan warga lereng Merapi dengan Menteri Pertanian Suswono beberapa waktu lalu, pemerintah berjanji akan mengganti kambing dan ayam yang mati.? "Dulu sudah dijanjikan begitu. Namun, sampai sekarang tidak ada verifikasi," jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/12).
Heri mengaku, sebagian besar warganya yang memiliki kambing dan ayam kaum janda. Sehingga sehingga sangat dibutuhkan. Untuk jumlahnya, ayam mencapai ribuan dan kambing 500 ekor.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Suwandi Aziz mengaku belum mendapat surat resmi untuk mendata kambing dan ayam yang mati.
"Tanpa ada surat resmi dari Menteri Pertanian, atau Provinsi dan Pemda, maka kami tidak berani melakukan pendataan. Karena, ini kan ujung-ujungnya duit," jelasnya.
Kendati demikian, Suwandi memastikan jika pemerintah tetap akan memberikan bantuan. Hanya saja, aplikasinya tidak dalam waktu dekat ini.
"Mungkin tahun depan. Kalau sekarang pos anggaran sudah tidak memungkinkan. Apakah nanti sumber dana dari pusat, propinsi atau daerah, kami juga belum tahu," tandas Aziz. (Dhi)
Comments
Post a Comment