Sindo | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X diam-diam telah melakukan pertemuan dua kali.
Hal itu diakui Sri Sultan saat menghadiri puncak peringatan Hari Ibu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, kemarin. Menurut Sultan, pertemuan pertama hanya terjadi antara dirinya dengan Presiden SBY. Adapun pertemuan kedua terjadi pada Selasa (21/12) dan didampingi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Meski demikian, Sultan menolak membeberkan isi pertemuan itu, termasuk kemungkinan pembahasan soal status Gubernur DIY dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. “Betul (ada pertemuan). Jangan (ditanya) kalau yang dibahas, saya tidak mau menyebutkan. Jangan sampai mendahului dialog. Saat ini (DPR) sedang reses.Antara pemerintah dengan DPR, janganlah,” tegasnya. Sultan juga mengaku pertemuan kedua ini terjadi karena dijembatani Aburizal Bakrie. Dia sebelumnya sempat melontarkan gagasan pertemuan ini saat mengunjungi Yogyakarta pada Sabtu (18/12).“
Yang penting saya dijembatani karena Sabtu, Pak Aburizal Bakrie (Ical) ke Yogya menanyakan itu. Kemarin saya ketemu dijembatani sama Ical,”tandasnya. Sultan menjelaskan, pertemuan dengan Presiden SBY lebih bersifat dialogis dan belum mencapai kesepakatan apa pun.
Sultan hanya menyampaikan bahwa salah satu dialog yang muncul dalam pertemuan itu adalah sikap DIY yang bersikukuh memilih penetapan Gubernur DIY.“Yang namanya dialog kan tidak sekali jadi,wong di DPR saja belum dibahas. Yang penting kitabukapeluangdialog,”tegasnya. Disinggung bahwa pertemuan ini bertujuan meredam pro-kontra pembahasan RUUK DIY, Sultan menyatakan, pro-kontra ataupun kritik merupakan hal yang wajar selama disampaikan dengan cara yang benar.“Kalau pro dan kontra kanwajar saja.Yang penting bagaimana tidak melakukan tindakan tidak terpuji. Aspirasi masyarakat juga biasa saja.Kapan pun aspirasi tetap akan ada,”tandasnya.
Berbeda dengan Sri Sultan yang membenarkan pertemuan itu, Presiden SBY tidak memberikan tanggapan apa pun. Saat ditanya mengenai pertemuan itu, Presiden hanya membalikkan badan dan memilih meninggalkan wartawan. Sikap Presiden itu juga seakan diamini oleh sejumlah elite partai politik anggota Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi.Mereka seolah tidak mengetahui meskipun tidak membantah adanya pertemuan tersebut.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum misalnya. Orang nomor satu di Partai Demokrat ini pun mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan ini. Dia hanya berharap jika memang benar ada pertemuan itu, setidaknya hal tersebut bisa menurunkan situasi yang sebelumnya memanas akibat kesimpangsiuran informasi yang diterimanya.“Kalau ada pertemuan, saya harapkan itu menjadi bagian dari solusi dan obat penurun panas,” tegas Anas saat dihubungi Seputar Indonesia (SINDO) di Jakarta kemarin.
Mengenai kelanjutan pembahasan RUUK DIY,Anas menyatakan, Partai Demokrat akan menunggu kelanjutan pembahasannya di DPR. “Kita tunggu nanti pembahasan di DPR. Sekarang bola itu ada di DPR.Akan ada solusi parlementarian, solusi pembahasan di DPR yang sesuai dengan mekanisme seperti biasa, yakni ada pansus, saran, masukan, ada konsep yang bisa diolah bersama di pansus. Saya yakin betul akan ada solusi bersama yang baik tentang format keistimewaan Yogyakarta,” tandasnya.
Mantan Ketua Umum PB HMI itu mengatakan, Demokrat tetap menghormati keistimewaan Yogyakarta. Bukan hanya itu,pihaknya juga ingin meneguhkan keistimewaan Yogyakarta dalam sistem nasional berdasarkan NKRI dan prinsip demokrasi yang bervisi ke depan. Keistimewaan inilah, jelasnya, yang nantinya akan diperjuangkan lebih jauh, terperinci, dan komprehensif dalam parlemen. Hal sama diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso.
Dia menyatakan tidak dalam posisi mengetahui adanya pertemuan tersebut.Namun, jika benar ada pertemuan,ujarnya,hal itu bukan dalam rangka untuk meninggalkan koalisi, tapi justru untuk mengefektifkan komunikasi karena ada anggapan seolah komunikasi dengan Sultan selama ini tersumbat.“ Jika benar ada pertemuan tersebut,saya melihatnya bagus karena paling tidak ada yang bisa didengar bagaimana pendapat Sultan mengenai RUUK DIY,” tegasnya.
Sementara itu,Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarta menyatakan, PAN bisa memahami Ical yang lebih sering mendominasi pertemuan politik antartokoh nasional. Ical, ujarnya, memang harus mendominasi pertemuan politik yang terjadi karena Ical merupakan pemimpin partai besar. (maesaroh/rahmat sahid/ mn latief)
Hal itu diakui Sri Sultan saat menghadiri puncak peringatan Hari Ibu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, kemarin. Menurut Sultan, pertemuan pertama hanya terjadi antara dirinya dengan Presiden SBY. Adapun pertemuan kedua terjadi pada Selasa (21/12) dan didampingi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Meski demikian, Sultan menolak membeberkan isi pertemuan itu, termasuk kemungkinan pembahasan soal status Gubernur DIY dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. “Betul (ada pertemuan). Jangan (ditanya) kalau yang dibahas, saya tidak mau menyebutkan. Jangan sampai mendahului dialog. Saat ini (DPR) sedang reses.Antara pemerintah dengan DPR, janganlah,” tegasnya. Sultan juga mengaku pertemuan kedua ini terjadi karena dijembatani Aburizal Bakrie. Dia sebelumnya sempat melontarkan gagasan pertemuan ini saat mengunjungi Yogyakarta pada Sabtu (18/12).“
Yang penting saya dijembatani karena Sabtu, Pak Aburizal Bakrie (Ical) ke Yogya menanyakan itu. Kemarin saya ketemu dijembatani sama Ical,”tandasnya. Sultan menjelaskan, pertemuan dengan Presiden SBY lebih bersifat dialogis dan belum mencapai kesepakatan apa pun.
Sultan hanya menyampaikan bahwa salah satu dialog yang muncul dalam pertemuan itu adalah sikap DIY yang bersikukuh memilih penetapan Gubernur DIY.“Yang namanya dialog kan tidak sekali jadi,wong di DPR saja belum dibahas. Yang penting kitabukapeluangdialog,”tegasnya. Disinggung bahwa pertemuan ini bertujuan meredam pro-kontra pembahasan RUUK DIY, Sultan menyatakan, pro-kontra ataupun kritik merupakan hal yang wajar selama disampaikan dengan cara yang benar.“Kalau pro dan kontra kanwajar saja.Yang penting bagaimana tidak melakukan tindakan tidak terpuji. Aspirasi masyarakat juga biasa saja.Kapan pun aspirasi tetap akan ada,”tandasnya.
Berbeda dengan Sri Sultan yang membenarkan pertemuan itu, Presiden SBY tidak memberikan tanggapan apa pun. Saat ditanya mengenai pertemuan itu, Presiden hanya membalikkan badan dan memilih meninggalkan wartawan. Sikap Presiden itu juga seakan diamini oleh sejumlah elite partai politik anggota Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi.Mereka seolah tidak mengetahui meskipun tidak membantah adanya pertemuan tersebut.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum misalnya. Orang nomor satu di Partai Demokrat ini pun mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan ini. Dia hanya berharap jika memang benar ada pertemuan itu, setidaknya hal tersebut bisa menurunkan situasi yang sebelumnya memanas akibat kesimpangsiuran informasi yang diterimanya.“Kalau ada pertemuan, saya harapkan itu menjadi bagian dari solusi dan obat penurun panas,” tegas Anas saat dihubungi Seputar Indonesia (SINDO) di Jakarta kemarin.
Mengenai kelanjutan pembahasan RUUK DIY,Anas menyatakan, Partai Demokrat akan menunggu kelanjutan pembahasannya di DPR. “Kita tunggu nanti pembahasan di DPR. Sekarang bola itu ada di DPR.Akan ada solusi parlementarian, solusi pembahasan di DPR yang sesuai dengan mekanisme seperti biasa, yakni ada pansus, saran, masukan, ada konsep yang bisa diolah bersama di pansus. Saya yakin betul akan ada solusi bersama yang baik tentang format keistimewaan Yogyakarta,” tandasnya.
Mantan Ketua Umum PB HMI itu mengatakan, Demokrat tetap menghormati keistimewaan Yogyakarta. Bukan hanya itu,pihaknya juga ingin meneguhkan keistimewaan Yogyakarta dalam sistem nasional berdasarkan NKRI dan prinsip demokrasi yang bervisi ke depan. Keistimewaan inilah, jelasnya, yang nantinya akan diperjuangkan lebih jauh, terperinci, dan komprehensif dalam parlemen. Hal sama diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso.
Dia menyatakan tidak dalam posisi mengetahui adanya pertemuan tersebut.Namun, jika benar ada pertemuan,ujarnya,hal itu bukan dalam rangka untuk meninggalkan koalisi, tapi justru untuk mengefektifkan komunikasi karena ada anggapan seolah komunikasi dengan Sultan selama ini tersumbat.“ Jika benar ada pertemuan tersebut,saya melihatnya bagus karena paling tidak ada yang bisa didengar bagaimana pendapat Sultan mengenai RUUK DIY,” tegasnya.
Sementara itu,Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarta menyatakan, PAN bisa memahami Ical yang lebih sering mendominasi pertemuan politik antartokoh nasional. Ical, ujarnya, memang harus mendominasi pertemuan politik yang terjadi karena Ical merupakan pemimpin partai besar. (maesaroh/rahmat sahid/ mn latief)
Comments
Post a Comment