| Erupsi Merapi telah menimbulkan banyak dampak bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali pendidikan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Nasional telah mempersiapkan dana setengah triliun rupiah untuk membangun kembali sarana dan prasarana sekolah, terutama di sekitar lereng Merapi.
“Sampai saat ini, Kemendiknas sudah merencanakan anggaran sekitar lima ratus miliar demi mengembalikan kegiatan belajar mengajar di wilayah Merapi,” ujar Harmanto selaku perwakilan dari Kemendiknas saat jumpa pers dengan wartawan di Media Center, Jl Kenari, Yogyakarta, Jumat (26/11/2010).
Hingga saat ini, kata Harmanto, Kemendiknas masih melakukan pendataan terkait sekolah-sekolah mana yang akan menjadi alokasi dana tersebut, baik di wilayah Yogyakarta maupun Jawa Tengah.
“Dana ini rencananya akan mulai dialokasikan setelah pemetaan sekolah-sekolah selesai. Pemetaan ini masih kami lakukan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah,” katanya.
Selama ini, kata Harmanto, dalam perencanaan dana yang dimiliki Kemendiknas, tidak ada catatan rencana untuk alokasi ke korban bencana alam. Jadi perencanaan dana itu bersifat spontanitas.
“Sebelumnya di bidang pendidikan, tidak ada rengrengan dana untuk alokasi bencana, tapi demi mengatasi masalah tersebut, sudah menjadi kewajiban kami untuk memulihkan pendidikan,” kata Harmanto yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kota Yogyakarta.
Harmanto juga menambahkan, dana ini bisa dicairkan dan dialokasikan ke masyarakat apabila ada aturan hukum yang melindunginya.
“Catatan, dana ini akan cair bila sudah ada aturan hukum yang meng-covernya. Dengan kata lain ada payung hukum dari menkokesra, jadi tidak asal cair saja,” imbuhnya.
Dari hasil pendataan sementara oleh Kemendiknas, tercatat ada 73 sekolah di wilayah Sleman yang perlu direlokasi. Sekolah tersebut yaitu TK sebanyak 30 sekolah, SD 32 sekolah, SMP 7 sekolah, SMA 1 sekolah, SMK 2 sekolah, dan SLB 1 sekolah.
“Sementara ini kita baru mendapatkan data dari wilayah Sleman saja, dan 73 sekolah tersebut mayoritas berada di wilayah KRB III yang jaraknya 0-10 km dari puncak Merapi,” kata Harmanto.
Total sekolahan yang perlu direlokasi tersebut di antaranya sekolah yang sudah tidak layak untuk digunakan, mulai dari yang tertimbun pasir, rusak parah, bahkan leyap tersapu awan panas Merapi seperti SMK Cangkringan.
Terkait tentang pengadaan rumah hunian sementara yang hingga sekarang masih dalam tahap pembangunan, pihak Kemendiknas juga akan membangun beberapa sekolah di wilayah tersebut.
“Kami akan lebih mengutamakan pembangunan TK dan SD di wilayah hunian sementara yang sekarang masih dibangun, masalah SMP dan SMA akan ditempatkan di sekolah yang akan ditunjuk dari pemerintah setempat,” katanya.
Selain itu, walaupun jarak aman Merapi sudah dipersempit dan kebanyakan pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing, Kemendiknas juga mencatat ada 2989 guru yang mengungsi dan ada 24.854 siswa yang mengungsi dari total siswa 46.113 jiwa di Sleman.
DetikNews
“Sampai saat ini, Kemendiknas sudah merencanakan anggaran sekitar lima ratus miliar demi mengembalikan kegiatan belajar mengajar di wilayah Merapi,” ujar Harmanto selaku perwakilan dari Kemendiknas saat jumpa pers dengan wartawan di Media Center, Jl Kenari, Yogyakarta, Jumat (26/11/2010).
Hingga saat ini, kata Harmanto, Kemendiknas masih melakukan pendataan terkait sekolah-sekolah mana yang akan menjadi alokasi dana tersebut, baik di wilayah Yogyakarta maupun Jawa Tengah.
“Dana ini rencananya akan mulai dialokasikan setelah pemetaan sekolah-sekolah selesai. Pemetaan ini masih kami lakukan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah,” katanya.
Selama ini, kata Harmanto, dalam perencanaan dana yang dimiliki Kemendiknas, tidak ada catatan rencana untuk alokasi ke korban bencana alam. Jadi perencanaan dana itu bersifat spontanitas.
“Sebelumnya di bidang pendidikan, tidak ada rengrengan dana untuk alokasi bencana, tapi demi mengatasi masalah tersebut, sudah menjadi kewajiban kami untuk memulihkan pendidikan,” kata Harmanto yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kota Yogyakarta.
Harmanto juga menambahkan, dana ini bisa dicairkan dan dialokasikan ke masyarakat apabila ada aturan hukum yang melindunginya.
“Catatan, dana ini akan cair bila sudah ada aturan hukum yang meng-covernya. Dengan kata lain ada payung hukum dari menkokesra, jadi tidak asal cair saja,” imbuhnya.
Dari hasil pendataan sementara oleh Kemendiknas, tercatat ada 73 sekolah di wilayah Sleman yang perlu direlokasi. Sekolah tersebut yaitu TK sebanyak 30 sekolah, SD 32 sekolah, SMP 7 sekolah, SMA 1 sekolah, SMK 2 sekolah, dan SLB 1 sekolah.
“Sementara ini kita baru mendapatkan data dari wilayah Sleman saja, dan 73 sekolah tersebut mayoritas berada di wilayah KRB III yang jaraknya 0-10 km dari puncak Merapi,” kata Harmanto.
Total sekolahan yang perlu direlokasi tersebut di antaranya sekolah yang sudah tidak layak untuk digunakan, mulai dari yang tertimbun pasir, rusak parah, bahkan leyap tersapu awan panas Merapi seperti SMK Cangkringan.
Terkait tentang pengadaan rumah hunian sementara yang hingga sekarang masih dalam tahap pembangunan, pihak Kemendiknas juga akan membangun beberapa sekolah di wilayah tersebut.
“Kami akan lebih mengutamakan pembangunan TK dan SD di wilayah hunian sementara yang sekarang masih dibangun, masalah SMP dan SMA akan ditempatkan di sekolah yang akan ditunjuk dari pemerintah setempat,” katanya.
Selain itu, walaupun jarak aman Merapi sudah dipersempit dan kebanyakan pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing, Kemendiknas juga mencatat ada 2989 guru yang mengungsi dan ada 24.854 siswa yang mengungsi dari total siswa 46.113 jiwa di Sleman.
DetikNews
Comments
Post a Comment