RADAR JOGJA - Razia yustisia atau kartu tanda penduduk (KTP) tak hanya terjadi di kota-kota besar yang menjadi tujuan urbanisasi saja. Di Jogja, pada musik mudik nanti juga akan digelar razia KTP ini. Tapi, ini bakal berlaku bagi pemudik yang mengunjungi Jogja. Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja akan merazia semua pemudik.
"Kami sudah sosialisasikan soal razia KTP ini kepada kepala stasiun maupun kepala terminal melalui surat resmi. Semoga surat itu ditindaklanjuti dikirimkan di beberapa stasiun dan terminal jurusan Jogja," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasi (Dalops) Dintib Jogja Nurwidi Hartana, Jumat (19/8) di ruang kerjanya, kompleks balai kota.
Nurwidi menuturkan, operasi terhadap KTP pemudik ini merupakan langkah antisipasi pemerintah terhadap pemudik. Terutama, jika mereka mendapatkan musibah kecelakaan atau apa pun. "Jika terjadi apa-apa, bisa dengan mudah dilakukan pemberitahuan dan pengusutan kepada keluarganya," ujarnya.
Pada razia identitas KTP ini, dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Jogja untuk menekan terjadinya angka kriminalitas. Apalagi, pada saat musim mudik Lebaran seperti ini, angka kriminalitas selalu naik.
Operasi yustisi ini, sambung Nurwidi, akan dilakukan di berbagai pintu masuk Jogja. "Setiap ada angkutan yang turun, kami lakukan pengecekan adanya KTP dari pada pemudik ini," katanya.
Operasi ini diungkapkannya juga untuk menekan angka urbanisasi. Terutama warga yang datang ke Jogjakarta untuk bekerja. "Tidak dilarang pendatang ke Jogja. Kami hanya lakukan langkah terjadinya penyakit masyarakat seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan," ungkapnya.
Sebagai Kota Pelajar, Jogja memang kesulitan jika harus melarang penduduk datang ke Jogja. Setiap pengunjung dan pelajar yang datang ke Jogja selalu disambut baik pemkot. Mereka hanya tidak ingin pada kemudian hari, urbanisasi penduduk yang tak jelas akan menimbulkan sejumlah problem sosial. Apalagi, para pendatang tidak memiliki skill dan tempat tinggal.
Karena itu, Dintib melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang akan menjadi leading sector, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Baik Dinas Perhubungan (dishub) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). "Tugas kami hanya memastikan saja mereka membawa KTP," ujarnya.
Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional (Daops) VI Eko Budiyanto saat dihubungi terpisah menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat tersebut. Namun, sesuai dengan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, PT KA menyambut baik adanya pengecekan KTP dari Satpol PP ini."Sangat membantu dalam menekan angka terjadinya kriminalitas," jelas Eko.
Ia menjelaskan operasi yustisi ini, biasanya akan dilakukan pada arus mudik maupun balik. Dua stasiun mereka yang sering menjadi tujuan dari operasi yustisi ini. "Kami serahkan kepada Dintib. Karena mereka yang memiliki kewenangan untuk hal ini," katanya. (eri)
"Kami sudah sosialisasikan soal razia KTP ini kepada kepala stasiun maupun kepala terminal melalui surat resmi. Semoga surat itu ditindaklanjuti dikirimkan di beberapa stasiun dan terminal jurusan Jogja," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasi (Dalops) Dintib Jogja Nurwidi Hartana, Jumat (19/8) di ruang kerjanya, kompleks balai kota.
Nurwidi menuturkan, operasi terhadap KTP pemudik ini merupakan langkah antisipasi pemerintah terhadap pemudik. Terutama, jika mereka mendapatkan musibah kecelakaan atau apa pun. "Jika terjadi apa-apa, bisa dengan mudah dilakukan pemberitahuan dan pengusutan kepada keluarganya," ujarnya.
Pada razia identitas KTP ini, dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Jogja untuk menekan terjadinya angka kriminalitas. Apalagi, pada saat musim mudik Lebaran seperti ini, angka kriminalitas selalu naik.
Operasi yustisi ini, sambung Nurwidi, akan dilakukan di berbagai pintu masuk Jogja. "Setiap ada angkutan yang turun, kami lakukan pengecekan adanya KTP dari pada pemudik ini," katanya.
Operasi ini diungkapkannya juga untuk menekan angka urbanisasi. Terutama warga yang datang ke Jogjakarta untuk bekerja. "Tidak dilarang pendatang ke Jogja. Kami hanya lakukan langkah terjadinya penyakit masyarakat seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan," ungkapnya.
Sebagai Kota Pelajar, Jogja memang kesulitan jika harus melarang penduduk datang ke Jogja. Setiap pengunjung dan pelajar yang datang ke Jogja selalu disambut baik pemkot. Mereka hanya tidak ingin pada kemudian hari, urbanisasi penduduk yang tak jelas akan menimbulkan sejumlah problem sosial. Apalagi, para pendatang tidak memiliki skill dan tempat tinggal.
Karena itu, Dintib melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang akan menjadi leading sector, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Baik Dinas Perhubungan (dishub) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). "Tugas kami hanya memastikan saja mereka membawa KTP," ujarnya.
Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional (Daops) VI Eko Budiyanto saat dihubungi terpisah menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat tersebut. Namun, sesuai dengan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, PT KA menyambut baik adanya pengecekan KTP dari Satpol PP ini."Sangat membantu dalam menekan angka terjadinya kriminalitas," jelas Eko.
Ia menjelaskan operasi yustisi ini, biasanya akan dilakukan pada arus mudik maupun balik. Dua stasiun mereka yang sering menjadi tujuan dari operasi yustisi ini. "Kami serahkan kepada Dintib. Karena mereka yang memiliki kewenangan untuk hal ini," katanya. (eri)
Comments
Post a Comment