YOGYAKARTA – Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono meminta kepada warga yang tinggal di lereng Merapi untuk tidak panik dengan kondisi Merapi saat ini. Peningkatan aktivitas berupa gempa belum tentu akan menyebabkan erupsi.
Sultan mengaku hingga saat ini belum menerima laporan perkembangan Merapi dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta maupun PVMBG Bandung. Informasi yang diterimanya justri dari media massa yang aktif memberitakan peningkatan aktivitas gunung tertaktif di dunia itu dalam beberapa pekan terakhir.”Pak Surono (Kepala BPPTK) saja belum surati apa pun,” kata Sultan, kemarin.
Menurut Sultan, peningkatan aktivitas Merapi dalam beberapa pekan terakhir merupakan hal biasa.Apalagi Gunung Merapi, merupakan gunung teraktif di dunia.Aktivitas ini belum tentu akan berdampak hingga meletus. ”(Status) Naik kan belum tentu meletus,”ujar Sultan. Sultan menjelaskan, gunung yang akan meletus biasanya akan melalui beberapa tahapan panjang.Ini berbeda dengan kejadian alam seperti gempa bumi yang tidak didahului tanda-tanda sebelumnya.
Aktivitas dan perkembangan Gunung Merapi, juga selalu dipantau oleh BPPTK yang akan mengeluarkan status terhadap gunung. Mulai dari normal, waspada, siaga, dan awas. ”Masyarakat tidak perlu khawatir, statusnya masih normal kok,”ujar Sultan. Kepala Seksie Merapi BPPTK Yogyakarta,Sri Sumarti mengatakan, segera mengevaluasi kondisi Gunung Merapi. Gunung yang berada di perbatasan DIY dan Jateng ini,dalam beberapa hari belakangan mengalami peningkatan aktivitas.
”Nantinya ada beberapa tim yang akan melakukan evaluasi,” katanya. Menurut Sri Sumarti, evaluasi ini akan dilakukan dengan melihat kondisi fisik,sampai dengan tingkat gempa dan frekuensi. Termasuk analisa terhadap beberapa data yang ada dengan melihat perkembangan Merapi.”Kita pasti komunikasikan ke masyarakat,”ujarnya.
Belum Bersedia Direlokasi
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, ratusan warga yang masih tinggal di ring I bencana Merapi hingga saat ini masih tetap bertahan. Mereka belum bersedia pindah ke lokasi yang lebih aman dengan alasan khawatir tanahnya akan diambil oleh pemerintah. Dari data BNPB, di Yogyakarta, ada 629 kepala keluarga (KK) yang tinggal di area terdampak Gunung Merapi.
Sedangkan di Balerante Klaten, dari 165 KK,hanya 17 KK yang bersedia direlokasi. Warga yang tidak mau direlokasi beralasan tidak ingin tanahnya menjadi hak pemerintah. Selain itu, di tempat relokasi mereka tidak mengenal lingkungan barunya. ”Ini (relokasi) masalah krusial dan jadi pemikiran kita bersama. Kami akan membuat laporan kepada Wakil Presiden,” kata Syamsul di sela-sela rapat koordinasi tentang Gunung Merapi dengan instansi terkait di Gubernuran,kemarin.
Syamsul mengaku pemerintah tidak ingin tragedi 2010 saat Merapi meletus hingga menelan ratusan korban jiwa tidak terulang. Prinsipnya dalam bencana ini, lanjut Syamsul, pihaknya menjauhkan masyarakat dari bencana. ”Bila terjadi bencana, masyarakat harus menghindari dari situ,”katanya. Karena itu, dia mengajak masyarakat agar mematuhi perintah bila tanda-tanda berbahaya yang dikeluarkan instansi terkait.
Sedang pemerintah akan menyiapkan jalur evakuasi, kendaraan dan sistem mekanisma dan tempat-tempat hunian. Jika ada early warning system, masyarakat harus menghindar.”Kami akan membentuk shelter-shelter, di satu tempat yang luas. Juga disiapkan tempat dapur umum, alatalat dan kamar mandi,” ujarnya.
Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,Sukhyar menyarankan agar dalam tata ruang di rancangan perpres, perlu ada transisi tiga tahun untuk dilakukan pemindahan (penduduk) di area terdampak letusan (ATL) satu. Yakni, wilayah yang dekat puncak antara 4-5 km, di antaranya di Sleman dan sebagian kecil di Klaten. arif purniawan
Sultan mengaku hingga saat ini belum menerima laporan perkembangan Merapi dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta maupun PVMBG Bandung. Informasi yang diterimanya justri dari media massa yang aktif memberitakan peningkatan aktivitas gunung tertaktif di dunia itu dalam beberapa pekan terakhir.”Pak Surono (Kepala BPPTK) saja belum surati apa pun,” kata Sultan, kemarin.
Menurut Sultan, peningkatan aktivitas Merapi dalam beberapa pekan terakhir merupakan hal biasa.Apalagi Gunung Merapi, merupakan gunung teraktif di dunia.Aktivitas ini belum tentu akan berdampak hingga meletus. ”(Status) Naik kan belum tentu meletus,”ujar Sultan. Sultan menjelaskan, gunung yang akan meletus biasanya akan melalui beberapa tahapan panjang.Ini berbeda dengan kejadian alam seperti gempa bumi yang tidak didahului tanda-tanda sebelumnya.
Aktivitas dan perkembangan Gunung Merapi, juga selalu dipantau oleh BPPTK yang akan mengeluarkan status terhadap gunung. Mulai dari normal, waspada, siaga, dan awas. ”Masyarakat tidak perlu khawatir, statusnya masih normal kok,”ujar Sultan. Kepala Seksie Merapi BPPTK Yogyakarta,Sri Sumarti mengatakan, segera mengevaluasi kondisi Gunung Merapi. Gunung yang berada di perbatasan DIY dan Jateng ini,dalam beberapa hari belakangan mengalami peningkatan aktivitas.
”Nantinya ada beberapa tim yang akan melakukan evaluasi,” katanya. Menurut Sri Sumarti, evaluasi ini akan dilakukan dengan melihat kondisi fisik,sampai dengan tingkat gempa dan frekuensi. Termasuk analisa terhadap beberapa data yang ada dengan melihat perkembangan Merapi.”Kita pasti komunikasikan ke masyarakat,”ujarnya.
Belum Bersedia Direlokasi
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, ratusan warga yang masih tinggal di ring I bencana Merapi hingga saat ini masih tetap bertahan. Mereka belum bersedia pindah ke lokasi yang lebih aman dengan alasan khawatir tanahnya akan diambil oleh pemerintah. Dari data BNPB, di Yogyakarta, ada 629 kepala keluarga (KK) yang tinggal di area terdampak Gunung Merapi.
Sedangkan di Balerante Klaten, dari 165 KK,hanya 17 KK yang bersedia direlokasi. Warga yang tidak mau direlokasi beralasan tidak ingin tanahnya menjadi hak pemerintah. Selain itu, di tempat relokasi mereka tidak mengenal lingkungan barunya. ”Ini (relokasi) masalah krusial dan jadi pemikiran kita bersama. Kami akan membuat laporan kepada Wakil Presiden,” kata Syamsul di sela-sela rapat koordinasi tentang Gunung Merapi dengan instansi terkait di Gubernuran,kemarin.
Syamsul mengaku pemerintah tidak ingin tragedi 2010 saat Merapi meletus hingga menelan ratusan korban jiwa tidak terulang. Prinsipnya dalam bencana ini, lanjut Syamsul, pihaknya menjauhkan masyarakat dari bencana. ”Bila terjadi bencana, masyarakat harus menghindari dari situ,”katanya. Karena itu, dia mengajak masyarakat agar mematuhi perintah bila tanda-tanda berbahaya yang dikeluarkan instansi terkait.
Sedang pemerintah akan menyiapkan jalur evakuasi, kendaraan dan sistem mekanisma dan tempat-tempat hunian. Jika ada early warning system, masyarakat harus menghindar.”Kami akan membentuk shelter-shelter, di satu tempat yang luas. Juga disiapkan tempat dapur umum, alatalat dan kamar mandi,” ujarnya.
Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,Sukhyar menyarankan agar dalam tata ruang di rancangan perpres, perlu ada transisi tiga tahun untuk dilakukan pemindahan (penduduk) di area terdampak letusan (ATL) satu. Yakni, wilayah yang dekat puncak antara 4-5 km, di antaranya di Sleman dan sebagian kecil di Klaten. arif purniawan
Sumber : Seputar Indonesia
Comments
Post a Comment