Tolak Waduk, Warga Geruduk DPRD

KULONPROGO– Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah (FKMT) kembali menggeruduk kantor DPRD Kulonprogo untuk menolak pembangunan waduk di daerahnya, kemarin.

Rencana waduk ini sudah tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DIY.Kedatangan mereka bertepatan dengan agenda persetujuan antara legislatif dan eksekutif tentang Raperda RTRW Kabupaten Kulonprogo 2012-2032. Sesepuh FKMT Harjono mengatakan, kedatangan warga Tinalah ke DPRD Kulonprogo ini merupakan yang ketiga kalinya.

Ini sebagai bukti warga sangat menolak pembangunan waduk, karena bakal menggusur ribuan rumah warga.“Ribuan rumah akan tergusur, kami harus tinggal di mana, ”ungkapnya bernada tanya,kemarin. Menurut dia, FKMT secara tertulis sudah melayangkan penolakan pembangunan Waduk Tinalah ke Gubernur DIY sekitar dua pekan yang lalu. Namun, sampai sekarang belum ada balasan dari gubernur. “Inti surat adalah audiensi dengan gubernur.Kami akan menyampaikan aspirasi kami, bahwa kami menolak pembangunan waduk,”ungkapnya.

Harjono mengatakan,secara lisan gubernur akan menunda pembangunan waduk.Namun, hal tersebut tidak membuat warga Tinalah berhenti melakukan penolakan.Warga membutuhkan garansi janji gubernur tersebut.“ Dalam pertemuan kebangsaan, gubernur pernah bilang jika warga menolak, pembangunan bisa ditunda.Tapi nyatanya dalam Perda RTRW Provinsi DIY,daerah kami tetap tercantum sebagai lokasi pembangunan waduk, ”jelasnya.

Pensiunan BKKBN Kulonprogo ini mengaku senang dengan sikap DPRD Kulonprogo maupun eksekutif, yang secara tegas sudah menghapus pembangunan waduk dalam Perda RTRW Kulonprogo.Namun,hal itu belum menjadikan warga Tinalah merasa nyaman. Pasalnya, meski legislatif dan eksekutif Kulonprogo menolak pembangunan waduk, tetap harus dikonsultasikan kepada gubernur.

Pembangunan waduk tersebut setidaknya akan menenggelamkan 38 dusun atau enam desa di Kecamatan Samigaluh yakni Desa Purwoharjo, Sidoharjo, Gerbosari, Ngargosari, Pagerharjo dan Banjarsari. Sedikitnya ada 10.000 jiwa atau 4.000 kepala keluarga (KK) yang akan kehilangan tempat tinggal. “Yang saya tahu, waduk nantinya memiliki kedalaman 150 meter sehingga bisa menenggelamkan sepertiga Kecamatan Samigaluh. Luasnya bisa enam kali dari luas Waduk Sermo di Kecamatan Kokap,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi mengatakan, pembangunan waduk di Kulonprogo belum mendesak jika hanya untuk mencukupi kebutuhan air minum di Provinsi DIY. Konservasi air di DIY harus dikaji lebih lanjut mengingat masih banyak potensi lain sepertinya banyaknya sumber mata air, daripada pembangunan waduk. Sebelumnya, Sekda Kulonprogo Budi Wibowo mengatakan, pemkab secara tegas tidak setuju dengan rencana pembangunan Waduk Tinalah seperti yang diusulkan Pemprov DIY dan pemerintah pusat. Pemkab menilai, pembangunan waduk bukan solusi yang baik bagi ketersediaan air di wilayah DIY. Untuk mencukupi kebutuhan air di DIY ada beberapa langkah yang bisa ditempuh.“Pemkab mengusulkan dua cara yakni pembangunan embung tangkapan air serta menyuling dan mengolah air laut menjadi layak konsumsi,”ungkapnya.

Menurut dia, dua langkah yang diusulkan tersebut dari segi biaya juga lebih hemat dibanding membangun waduk. Untuk membuat embung dalam area satu hektare hanya menghabiskan biaya Rp1,5 miliar. ridwan anshori

Sumber Berita : Seputar Indonesia
Sumber Gambar : suarapasarkulonprogo.blogspot.com

Partisipasi Pemilu 2019 Kota Jogja 84,9 Persen & Kulon Progo 86, 49 Persen

Yogyakarta (ANTARA) - Kota Yogyakarta mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang cukup tinggi yaitu mencapai 84,9 persen khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. “Tingkat partisipasi tersebut melebihi target yang kami tetapkan yaitu 77,5 persen. Mungkin ini adalah tingkat partisipasi pemilu yang paling tinggi pernah diraih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Kamis. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Kota Yogyakarta mencatat total jumlah pemilih yang memiliki hak pilih mencapai 324.903 orang, namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 275.552 orang. Berdasarkan data, ada sebanyak 47.249 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan dalam daftar pemilih tetap tambahan terdapat 2.096 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, serta enam pemilih dalam daftar pemilih khusus yang tidak menggunakan hak suaranya. Ia pun berhara

Tanah Pesisir DIY Terus Melambung

Perkembangan wisata dan megaproyek di pesisir selatan DIY, tepatnya di kawasan Gunungkidul dan Kulonprogo mendongkrak harga tanah. Tidak tanggung-tanggung,harga tanah yang awalnya berkisar Rp30.000 per meter,kini sudah lebih dari Rp200.000. Tidak heran, banyak warga berlomba-lomba melepaskan tanah kepada investor. Dalam satu tahun terakhir, lonjakan harga tanah tidak bisa dihindari lagi.Sugeng,salah satu warga Bruno, Ngestirejo, Tanjungsari mengatakan, dua tahun yang lalu harga tanah masih berkisar Rp35.000 setiap meternya. “Namun, saat ini harganya lebih dari Rp200.000 untuk tanah bersertifikat,”ungkapnya. Dia pun menunjukkan beberapa lahan yang siap dilepas pemiliknya. Selain itu, dalam satu tahun terakhir banyak warga luar yang mulai melirik untuk membeli tanah di sekitar pantai. “Belum lagi dengan rencana pengembangan Pantai Krakal. Sudah banyak orang yang pesan kalau ada tanah yang mau dijual,”ucapnya. Saat ini di sekitar Pantai Krakal sudah banyak berdiri bangunan layakn

Tercemar Limbah, Warga Bantul Semen Saluran Irigasi

Bantul - Sejumlah warga Dusun Karangnongko menutup saluran irigasi yang melintas di Jalan Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Hal itu karena air pada saluran tersebut berbau menyengat dan berwarna putih pekat. Pantauan detikcom, puluhan warga berkumpul di Jalan Karangnongko sembari membawa papan bertuliskan 'sungai disegel warga' dan 'hukum berat pencemar lingkungan'. Selanjutnya, puluhan warga meletakkan batako pada saluran irigasi tersebut. Tak hanya itu, warga mulai menempelkan adonan semen pada material bangunan itu hingga menutupi saluran irigasi tersebut. Setelah itu, warga meletakkan beberapa karung berisi pasir di depan dinding yang terbuat dari tumpukan material bangunan. Warga Dusun Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Waljito menjelaskan, penyegelan saluran irigasi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pencemaran limbah yang telah berlangsung selama belasan tahun. Sampai saat ini permasalahan tidak kunj

Jogjainfo Update

Search This Blog