"Saat ini sedang dalam proses penghitungan, bagian mana yang harus dimaksimalkan dan yang harus dikurangi," kata Sekda Kabupaten Sleman Sunartono di Sleman.
Menurut dia, sebelumnya setiap tahun Pemkab Sleman mengajukan kuota untuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pemerintah pusat rata-rata 500 CPNS. Namun, dari jumlah itu, hanya sekitar 50 persennya yang dikabulkan.
"Sebenarnya, Pemkab Sleman masih kekuarangan PNS, namun dengan adanya kebijakan tersebut, kami tidak akan membuka lowongan penerimaan CPNS," katanya.
Meski demikian, kata dia, meningkatkan kemampuan PNS guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terus dilakukan, walaupun tidak ada pegawai baru pada 2011.
Ia mengatakan secara umum kondisi seperti itu tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, dan kinerja PNS pun selalu terjaga dan ditingkatkan.
"Sebenarnya, secara umum Sleman masih mampu menambah pegawai. Moratorium itu hanya mengatur daerah yang belanja pegawainya melebihi 70 persen dari total anggaran, sedangkan Sleman hanya sekitar 61 persen," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, posisi tersebut dianggap masih aman, sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, terkait dengan perekrutan CPNS.
Sunartono mengatakan saat ini sedang dilakukan penghitungan kebutuhan PNS di Pemkab Sleman, dan jika memang tidak bisa menerima CPNS lagi, maka kinerja PNS yang ada akan dimaksimalkan.
"Upaya meningkatkan kapasitas aparatur yang dilakukan Pemkab Sleman selama ini, sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sebagai institusi yang berperan dalam bidang manajemen pegawai, BKD selalu melakukan pembinaan, pengembangan, penilaian, serta penempatan pegawai sesuai dengan klasifikasinya," katanya.(Ant/Tom)
Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction
Pemkab Sleman Optimize PNS
SLEMAN (KRjogja.com) - The government of Sleman District, Yogyakarta Special Region, will streamline the existing employees, because this year no longer recruiting candidates for civil servants, after the moratorium is the policy of the central government.
"We are currently in the process of counting, which part should be maximized and which should be reduced," said Secretary Sunartono Sleman in Sleman, Friday (23 / 9).
According to him, Sleman regency previously filed each year the quota for the formation of candidates for civil service (CPNS) to the central government an average of 500 CPNS. However, of that number, only about 50 percent are granted.
"Actually, Sleman regency still drawback to PNS, but with the policy, we will not open vacancies CPNS acceptance," he said.
Nevertheless, he said, improving the ability of civil servants in order to provide maximum service to the community continues to be done, even though no new employees in 2011.
He said that in general such conditions will not interfere with service to the community, and the performance of civil servants were always maintained and enhanced.
"Actually, in general, Sleman still able to add employees. The moratorium was only set up the shopping area employees exceed 70 percent of the total budget, while only about 61 percent of Sleman," he said.
Therefore, according to him, the position is deemed to be safe, pending further policy of the central government, related to the recruitment of CPNS.
Sunartono says is currently being done counting the needs of civil servants in Sleman regency, and if it can not accept CPNS again, then the performance of existing civil servants will be maximized.
"Efforts to increase the capacity of Sleman regency apparatus that is carried out so far, the full authority of the Regional Personnel Agency (BKD). As an institution that plays a role in the field of personnel management, BKD always do coaching, development, assessment, and placement of employees in accordance with the classification," he said.
Comments
Post a Comment