Pemkab Sleman Optimalkan PNS

SLEMAN (KRjogja.com) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengefektifkan pegawai yang ada, karena tahun ini tidak merekrut lagi calon pegawai negeri sipil, setelah adanya moratorium yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

"Saat ini sedang dalam proses penghitungan, bagian mana yang harus dimaksimalkan dan yang harus dikurangi," kata Sekda Kabupaten Sleman Sunartono di Sleman.

Menurut dia, sebelumnya setiap tahun Pemkab Sleman mengajukan kuota untuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pemerintah pusat rata-rata 500 CPNS. Namun, dari jumlah itu, hanya sekitar 50 persennya yang dikabulkan.

"Sebenarnya, Pemkab Sleman masih kekuarangan PNS, namun dengan adanya kebijakan tersebut, kami tidak akan membuka lowongan penerimaan CPNS," katanya.

Meski demikian, kata dia, meningkatkan kemampuan PNS guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terus dilakukan, walaupun tidak ada pegawai baru pada 2011.

Ia mengatakan secara umum kondisi seperti itu tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, dan kinerja PNS pun selalu terjaga dan ditingkatkan.

"Sebenarnya, secara umum Sleman masih mampu menambah pegawai. Moratorium itu hanya mengatur daerah yang belanja pegawainya melebihi 70 persen dari total anggaran, sedangkan Sleman hanya sekitar 61 persen," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, posisi tersebut dianggap masih aman, sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, terkait dengan perekrutan CPNS.

Sunartono mengatakan saat ini sedang dilakukan penghitungan kebutuhan PNS di Pemkab Sleman, dan jika memang tidak bisa menerima CPNS lagi, maka kinerja PNS yang ada akan dimaksimalkan.

"Upaya meningkatkan kapasitas aparatur yang dilakukan Pemkab Sleman selama ini, sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sebagai institusi yang berperan dalam bidang manajemen pegawai, BKD selalu melakukan pembinaan, pengembangan, penilaian, serta penempatan pegawai sesuai dengan klasifikasinya," katanya.(Ant/Tom)

Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction

Pemkab Sleman Optimize PNS

SLEMAN (KRjogja.com) - The government of Sleman District, Yogyakarta Special Region, will streamline the existing employees, because this year no longer recruiting candidates for civil servants, after the moratorium is the policy of the central government.

"We are currently in the process of counting, which part should be maximized and which should be reduced," said Secretary Sunartono Sleman in Sleman, Friday (23 / 9).

According to him, Sleman regency previously filed each year the quota for the formation of candidates for civil service (CPNS) to the central government an average of 500 CPNS. However, of that number, only about 50 percent are granted.

"Actually, Sleman regency still drawback to PNS, but with the policy, we will not open vacancies CPNS acceptance," he said.

Nevertheless, he said, improving the ability of civil servants in order to provide maximum service to the community continues to be done, even though no new employees in 2011.

He said that in general such conditions will not interfere with service to the community, and the performance of civil servants were always maintained and enhanced.

"Actually, in general, Sleman still able to add employees. The moratorium was only set up the shopping area employees exceed 70 percent of the total budget, while only about 61 percent of Sleman," he said.

Therefore, according to him, the position is deemed to be safe, pending further policy of the central government, related to the recruitment of CPNS.

Sunartono says is currently being done counting the needs of civil servants in Sleman regency, and if it can not accept CPNS again, then the performance of existing civil servants will be maximized.

"Efforts to increase the capacity of Sleman regency apparatus that is carried out so far, the full authority of the Regional Personnel Agency (BKD). As an institution that plays a role in the field of personnel management, BKD always do coaching, development, assessment, and placement of employees in accordance with the classification," he said.

Partisipasi Pemilu 2019 Kota Jogja 84,9 Persen & Kulon Progo 86, 49 Persen

Yogyakarta (ANTARA) - Kota Yogyakarta mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang cukup tinggi yaitu mencapai 84,9 persen khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. “Tingkat partisipasi tersebut melebihi target yang kami tetapkan yaitu 77,5 persen. Mungkin ini adalah tingkat partisipasi pemilu yang paling tinggi pernah diraih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Kamis. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Kota Yogyakarta mencatat total jumlah pemilih yang memiliki hak pilih mencapai 324.903 orang, namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 275.552 orang. Berdasarkan data, ada sebanyak 47.249 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan dalam daftar pemilih tetap tambahan terdapat 2.096 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, serta enam pemilih dalam daftar pemilih khusus yang tidak menggunakan hak suaranya. Ia pun berhara

Tanah Pesisir DIY Terus Melambung

Perkembangan wisata dan megaproyek di pesisir selatan DIY, tepatnya di kawasan Gunungkidul dan Kulonprogo mendongkrak harga tanah. Tidak tanggung-tanggung,harga tanah yang awalnya berkisar Rp30.000 per meter,kini sudah lebih dari Rp200.000. Tidak heran, banyak warga berlomba-lomba melepaskan tanah kepada investor. Dalam satu tahun terakhir, lonjakan harga tanah tidak bisa dihindari lagi.Sugeng,salah satu warga Bruno, Ngestirejo, Tanjungsari mengatakan, dua tahun yang lalu harga tanah masih berkisar Rp35.000 setiap meternya. “Namun, saat ini harganya lebih dari Rp200.000 untuk tanah bersertifikat,”ungkapnya. Dia pun menunjukkan beberapa lahan yang siap dilepas pemiliknya. Selain itu, dalam satu tahun terakhir banyak warga luar yang mulai melirik untuk membeli tanah di sekitar pantai. “Belum lagi dengan rencana pengembangan Pantai Krakal. Sudah banyak orang yang pesan kalau ada tanah yang mau dijual,”ucapnya. Saat ini di sekitar Pantai Krakal sudah banyak berdiri bangunan layakn

Tercemar Limbah, Warga Bantul Semen Saluran Irigasi

Bantul - Sejumlah warga Dusun Karangnongko menutup saluran irigasi yang melintas di Jalan Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Hal itu karena air pada saluran tersebut berbau menyengat dan berwarna putih pekat. Pantauan detikcom, puluhan warga berkumpul di Jalan Karangnongko sembari membawa papan bertuliskan 'sungai disegel warga' dan 'hukum berat pencemar lingkungan'. Selanjutnya, puluhan warga meletakkan batako pada saluran irigasi tersebut. Tak hanya itu, warga mulai menempelkan adonan semen pada material bangunan itu hingga menutupi saluran irigasi tersebut. Setelah itu, warga meletakkan beberapa karung berisi pasir di depan dinding yang terbuat dari tumpukan material bangunan. Warga Dusun Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Waljito menjelaskan, penyegelan saluran irigasi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pencemaran limbah yang telah berlangsung selama belasan tahun. Sampai saat ini permasalahan tidak kunj

Jogjainfo Update

Search This Blog