REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi dan Timur Tengah bukan solusi tepat dalam menyelesaikan permasalahan pekerja migran, kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nur Azizah.
"Penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri bukan solusi tepat dalam menyelesaikan permasalahan, kecuali pemerintah mampu menjamin adanya lapangan kerja bagi mereka dalam memperoleh penghasilan," katanya di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, bekerja di luar negeri adalah pekerjaan yang harus dilakukan bagi sebagian orang, terutama bagi masyarakat yang hidup di tengah kemiskinan. Hal itu merupakan suatu kebutuhan, mengingat sulitnya akses bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri.
Selain itu, kultur Arab yang masih menganut budaya patriarkis sangat tidak menghargai pekerjaan domestik dan perempuan, sehingga hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja di negara itu tidak dapat terlindungi dengan baik.
"Hukuman pancung yang dialami Ruyati binti Satubi di Arab Saudi seharusnya menjadikan pemerintah membenahi dan memperbaiki sistem perlindungan terhadap TKI di luar negeri," kata dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
Sedangkan mengenai diplomasi, menurut dia pemerintah masih menggunakan pencitraan tanpa melakukan sesuatu yang menyejahterakan rakyat, karena hal yang diperhatikan pemerintah bukan sesuatu yang substansial. "Sistem politik di Indonesia cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak substansial, sehingga tidak menyelesaikan masalah kerakyatan," katanya.
Menurut dia, penyelesaian yang dilakukan pun tidak lagi pada tingkat menteri, tetapi di tingkatan yang lebih tinggi, yakni antara Presiden Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. "Untuk menyelesaikan permasalahan perlu menggunakan hati nurani dan logika, sehingga kebijakan yang diambil mampu melindungi kepentingan publik. Pemimpin juga harus memiliki visi dalam menyejahterakan rakyatnya," katanya.
Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction
Moratorium Rated Not Right Solution For Migrant Workers
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - The moratorium or temporary suspension of the sending of Indonesian workers to Saudi Arabia and the Middle East is not the right solutions in solving the problems of migrant workers, said observers of international relations from the University of Muhammadiyah Yogyakarta Nur Azizah.
"Stop sending Indonesian workers (TKI) abroad is not the right solution to solve the problem, unless the government can guarantee jobs for their income," he said in Yogyakarta on Friday.
According to him, working abroad is work to be done for some people, especially for people who live in poverty. It is a necessity, given the difficulty of access for them to get jobs in their own country.
Moreover, Arab culture which still adhered to a very patriarchal culture does not appreciate the domestic work and women, so the rights of women workers who work in the country can not be well protected.
"The punishment suffered by Ruyati bint behead Satubi in Saudi Arabia should lead governments to reorganize and improve the system of protection of migrant workers abroad," said the lecturer Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) this.
As for diplomacy, he said the government still uses imaging without doing anything welfare of the people, because it is concerned the government is not something substantial. "The political system in Indonesia tend to produce policies that are not substantial, so it does not solve the problem of democracy," he said.
He said the settlement was no longer conducted at ministerial level, but at higher levels, ie, between the President of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia. "To resolve problems of conscience and the need to use logic, so that the measures taken to protect the public interest. Leaders must also have a vision of the welfare people," he said.
"Penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri bukan solusi tepat dalam menyelesaikan permasalahan, kecuali pemerintah mampu menjamin adanya lapangan kerja bagi mereka dalam memperoleh penghasilan," katanya di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, bekerja di luar negeri adalah pekerjaan yang harus dilakukan bagi sebagian orang, terutama bagi masyarakat yang hidup di tengah kemiskinan. Hal itu merupakan suatu kebutuhan, mengingat sulitnya akses bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri.
Selain itu, kultur Arab yang masih menganut budaya patriarkis sangat tidak menghargai pekerjaan domestik dan perempuan, sehingga hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja di negara itu tidak dapat terlindungi dengan baik.
"Hukuman pancung yang dialami Ruyati binti Satubi di Arab Saudi seharusnya menjadikan pemerintah membenahi dan memperbaiki sistem perlindungan terhadap TKI di luar negeri," kata dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
Sedangkan mengenai diplomasi, menurut dia pemerintah masih menggunakan pencitraan tanpa melakukan sesuatu yang menyejahterakan rakyat, karena hal yang diperhatikan pemerintah bukan sesuatu yang substansial. "Sistem politik di Indonesia cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak substansial, sehingga tidak menyelesaikan masalah kerakyatan," katanya.
Menurut dia, penyelesaian yang dilakukan pun tidak lagi pada tingkat menteri, tetapi di tingkatan yang lebih tinggi, yakni antara Presiden Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. "Untuk menyelesaikan permasalahan perlu menggunakan hati nurani dan logika, sehingga kebijakan yang diambil mampu melindungi kepentingan publik. Pemimpin juga harus memiliki visi dalam menyejahterakan rakyatnya," katanya.
Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction
Moratorium Rated Not Right Solution For Migrant Workers
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - The moratorium or temporary suspension of the sending of Indonesian workers to Saudi Arabia and the Middle East is not the right solutions in solving the problems of migrant workers, said observers of international relations from the University of Muhammadiyah Yogyakarta Nur Azizah.
"Stop sending Indonesian workers (TKI) abroad is not the right solution to solve the problem, unless the government can guarantee jobs for their income," he said in Yogyakarta on Friday.
According to him, working abroad is work to be done for some people, especially for people who live in poverty. It is a necessity, given the difficulty of access for them to get jobs in their own country.
Moreover, Arab culture which still adhered to a very patriarchal culture does not appreciate the domestic work and women, so the rights of women workers who work in the country can not be well protected.
"The punishment suffered by Ruyati bint behead Satubi in Saudi Arabia should lead governments to reorganize and improve the system of protection of migrant workers abroad," said the lecturer Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) this.
As for diplomacy, he said the government still uses imaging without doing anything welfare of the people, because it is concerned the government is not something substantial. "The political system in Indonesia tend to produce policies that are not substantial, so it does not solve the problem of democracy," he said.
He said the settlement was no longer conducted at ministerial level, but at higher levels, ie, between the President of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia. "To resolve problems of conscience and the need to use logic, so that the measures taken to protect the public interest. Leaders must also have a vision of the welfare people," he said.
Comments
Post a Comment