SLEMAN: Pemkab Sleman mengaku kehabisan anggaran untuk menangani kebutuhan pascaerupsi dan banjir lahar dingin Merapi. Saat ini pemkab hanya mengandalkan anggaran dari pos tak terduga sementara penggunaanya tidak seluruhnya untuk kawasaan Merapi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman, Samsidi menjelaskan, selama ini Pemkab menggantungkan bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp50 miliar.
Alokasinya diantaranya untuk operasional normalisasi sekitar, Rp1,6 miliar, penanganan pengungsi termasuk jadup sekitar Rp6,9 miliar, rehabilitasi tanaman salak padat karya sekitar Rp2,5 miliar, non padat karya sekitar Rp550 juta dan beberapa pos kebutuhan lainnya.
Dari anggaran salak, lanjut Samsidi, masih ada sisa anggaran. Kemudian atas persetujuan pusat dana tersebut di alokasikan untuk menambah kebutuhan dana normalisasi sungai berhulu merapi menjadi sekitar Rp1,9 miliar.
"Sekarang dana itu sudah habis. Untuk itulah, besok (hari ini) kami Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkumpul untuk menjelaskan butuhkan dana. Sebelumnya sudah kami minta untuk mendata secara rinci," ujar Samsidi ditemui disela Rapat Paripurna DPRD, Rabu (30/3).(Harian Jogja/Sumadiyono)
Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction
The Disaster Has Not Ended, Sleman Run Out of 'Money'
SLEMAN: Pemkab Sleman admitted running out of the budget to address the needs of flood pascaerupsi and cold lava of Merapi. Currently, the district government budgets rely solely from post unexpectedly while its use is not entirely to kawasaan Merapi.
Head of Finance and Wealth Management Area (BPKKD) Sleman, Samsidi explained, during the regency hang funding from the National Disaster Management Agency (BNPB) around Rp50 billion.
Allocations for operations such as the normalization around, Rp1, 6 billion, the handling of refugees including jadup around Rp6, 9 billion, labor-intensive rehabilitation of salak plants around Rp2, 5 billion, non-intensive work around Rp550 million and a few other postal needs.
From budget salak, continued Samsidi, there are still remaining budget. Then with the approval of central funds are allocated to increase the funding requirements of the normalization of the river tipped trim to around Rp1, 9 billion.
"Now that funding has run out. For this reason, tomorrow (today) our regional work units (SKPD) gathered to explain the need of funds. Previously we had asked to record in detail," said Samsidi encountered interrupted Parliament plenary session on Wednesday (30 / 3)
Comments
Post a Comment