Skip to main content

Bencana Belum Usai, Sleman Kehabisan 'Duit'

SLEMAN: Pemkab Sleman mengaku kehabisan anggaran untuk menangani kebutuhan pascaerupsi dan banjir lahar dingin Merapi. Saat ini pemkab hanya mengandalkan anggaran dari pos tak terduga sementara penggunaanya tidak seluruhnya untuk kawasaan Merapi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman, Samsidi menjelaskan, selama ini Pemkab menggantungkan bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp50 miliar.

Alokasinya diantaranya untuk operasional normalisasi sekitar, Rp1,6 miliar, penanganan pengungsi termasuk jadup sekitar Rp6,9 miliar, rehabilitasi tanaman salak padat karya sekitar Rp2,5 miliar, non padat karya sekitar Rp550 juta dan beberapa pos kebutuhan lainnya.

Dari anggaran salak, lanjut Samsidi, masih ada sisa anggaran. Kemudian atas persetujuan pusat dana tersebut di alokasikan untuk menambah kebutuhan dana normalisasi sungai berhulu merapi menjadi sekitar Rp1,9 miliar.

"Sekarang dana itu sudah habis. Untuk itulah, besok (hari ini) kami Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkumpul untuk menjelaskan butuhkan dana. Sebelumnya sudah kami minta untuk mendata secara rinci," ujar Samsidi ditemui disela Rapat Paripurna DPRD, Rabu (30/3).(Harian Jogja/Sumadiyono)


Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction

The Disaster Has Not Ended, Sleman Run Out of 'Money'

SLEMAN: Pemkab Sleman admitted running out of the budget to address the needs of flood pascaerupsi and cold lava of Merapi. Currently, the district government budgets rely solely from post unexpectedly while its use is not entirely to kawasaan Merapi.

Head of Finance and Wealth Management Area (BPKKD) Sleman, Samsidi explained, during the regency hang funding from the National Disaster Management Agency (BNPB) around Rp50 billion.

Allocations for operations such as the normalization around, Rp1, 6 billion, the handling of refugees including jadup around Rp6, 9 billion, labor-intensive rehabilitation of salak plants around Rp2, 5 billion, non-intensive work around Rp550 million and a few other postal needs.

From budget salak, continued Samsidi, there are still remaining budget. Then with the approval of central funds are allocated to increase the funding requirements of the normalization of the river tipped trim to around Rp1, 9 billion.

"Now that funding has run out. For this reason, tomorrow (today) our regional work units (SKPD) gathered to explain the need of funds. Previously we had asked to record in detail," said Samsidi encountered interrupted Parliament plenary session on Wednesday (30 / 3)

Comments

Popular posts from this blog

Partisipasi Pemilu 2019 Kota Jogja 84,9 Persen & Kulon Progo 86, 49 Persen

Yogyakarta (ANTARA) - Kota Yogyakarta mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang cukup tinggi yaitu mencapai 84,9 persen khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. “Tingkat partisipasi tersebut melebihi target yang kami tetapkan yaitu 77,5 persen. Mungkin ini adalah tingkat partisipasi pemilu yang paling tinggi pernah diraih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Kamis. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Kota Yogyakarta mencatat total jumlah pemilih yang memiliki hak pilih mencapai 324.903 orang, namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 275.552 orang. Berdasarkan data, ada sebanyak 47.249 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan dalam daftar pemilih tetap tambahan terdapat 2.096 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, serta enam pemilih dalam daftar pemilih khusus yang tidak menggunakan hak suaranya. Ia pun berhara

Tanah Pesisir DIY Terus Melambung

Perkembangan wisata dan megaproyek di pesisir selatan DIY, tepatnya di kawasan Gunungkidul dan Kulonprogo mendongkrak harga tanah. Tidak tanggung-tanggung,harga tanah yang awalnya berkisar Rp30.000 per meter,kini sudah lebih dari Rp200.000. Tidak heran, banyak warga berlomba-lomba melepaskan tanah kepada investor. Dalam satu tahun terakhir, lonjakan harga tanah tidak bisa dihindari lagi.Sugeng,salah satu warga Bruno, Ngestirejo, Tanjungsari mengatakan, dua tahun yang lalu harga tanah masih berkisar Rp35.000 setiap meternya. “Namun, saat ini harganya lebih dari Rp200.000 untuk tanah bersertifikat,”ungkapnya. Dia pun menunjukkan beberapa lahan yang siap dilepas pemiliknya. Selain itu, dalam satu tahun terakhir banyak warga luar yang mulai melirik untuk membeli tanah di sekitar pantai. “Belum lagi dengan rencana pengembangan Pantai Krakal. Sudah banyak orang yang pesan kalau ada tanah yang mau dijual,”ucapnya. Saat ini di sekitar Pantai Krakal sudah banyak berdiri bangunan layakn

Tercemar Limbah, Warga Bantul Semen Saluran Irigasi

Bantul - Sejumlah warga Dusun Karangnongko menutup saluran irigasi yang melintas di Jalan Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Hal itu karena air pada saluran tersebut berbau menyengat dan berwarna putih pekat. Pantauan detikcom, puluhan warga berkumpul di Jalan Karangnongko sembari membawa papan bertuliskan 'sungai disegel warga' dan 'hukum berat pencemar lingkungan'. Selanjutnya, puluhan warga meletakkan batako pada saluran irigasi tersebut. Tak hanya itu, warga mulai menempelkan adonan semen pada material bangunan itu hingga menutupi saluran irigasi tersebut. Setelah itu, warga meletakkan beberapa karung berisi pasir di depan dinding yang terbuat dari tumpukan material bangunan. Warga Dusun Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Waljito menjelaskan, penyegelan saluran irigasi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pencemaran limbah yang telah berlangsung selama belasan tahun. Sampai saat ini permasalahan tidak kunj