104.542 Pelanggan Listrik Terkena Dampak

YOGYAKARTA (SI) – Sebanyak 104.542 atau 12,97% pelanggan listrik di Provinsi DIY bakal terkena damapk secara langsung dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Meski hanya 12,97% namun diperkirakan multiplyer effect (dampak) dari kenaikan TDL akan jauh lebih besar lagi dari angka tersebut. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIY Rani Sjamsinarsi,jumlah pelanggan listrik di Provinsi DIY sebanyak 805.468 pelanggan. Berdasarkan konsumsi energi listrik selama 2009 dipergunakan rumah tangga sebanyak 55,2%, unit usaha 21,4%, industri 11,2% dan pelanggan umum 12,2%.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan DPUP ESDM DIY,dari jumlah 805.468 pelanggan, jumlah pelanggan yang memasang 900 VA ke atas sebanyak 104.542 pelanggan. "Mereka itulah (pelanggan yang memasang 900 VA ke atas) yang terkena dampak secara langsung dengan kenaikanTDL," katanya,kemarin. Rani menjelaskan,dari 104.542 pelanggan di atas 900 VA sebagian besar adalah golongan rumah tangga yang mencapai 73.294 pelanggan atau 9,1%.

Kemudian berturutturut golongan bisnis (20.166 pelanggan atau 2,5%), sosial (5.911 atau 0,73%), publik (4.701 pelanggan atau 0,53%) serta industri (470 pelanggan atau 0,06%). "Total yang terkena dampak 12,97% namun multiplyer effectsnya jauh lebih besar dari angka tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut Rani memperkirakan, untuk DIY karena banyak rumah tangga bergerak di sektor informal dan sektor UMKM, maka kenaikan TDL akan berdampak pada penurunan volume produksi. Selain itu,kata dia,pengurangan tenaga kerja melalui pemut-usan hubungan kerja (PHK) serta penurunan kualitas produksi kemungkinan besar bakal terjadi. "Penurunan daya saing juga mungkin terjadi.Berbagai dampak negatif harus diantisipasi sejak dini," ungkapnya.

Di bagian lain, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta kepada pimpinan daerah (kabupaten/kota) se-DIY untuk mampu mengantisiapsi munculnya inflasi dan kesulitan lain yang terjadi pada masyarakat, terkait naiknya TDL. Munurut Sultan, wali kota dan bupati harus mampu memperhitungkannya dalam penyusunan APBD 2011. "Jangan hanya bicara setuju atau tidak setuju kenaikan TDL.

Wali kota atau bupati harus bicara apa yang harus diperjuangkan dalam APBD 2011, untuk menghadapi kenaikan TDL yang dapat berakibat pada penurunan daya saing dan terjadinya PHK," kata Sultan. Sementara itu anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Kota Semarang menolak kenaikan TDL dan meminta kenaikan tersebut ditunda. KenaikanTDL sebesar antara 10-16% bagi industri dinilai sangat membebani para pengusaha.

Ketua API Komisariat Daerah Semarang Agung Wahono mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) API Jateng telah melakukan pertemuan pengusaha tekstil dengan stakeholder yang difasilitasi pemerintah di Semarang beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut semua industri tekstil yang dikunjungi menolak kenaikan TDL karena dinilai sangat memberatkan.'' Saya sendiri menilai penolakan itu wajar karena memang itu sangat memberatkan,'' katanya kemarin.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng MB Hermanto juga mengaku dampak kenaikan TDL akan memberatkan laju usaha. Pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) ini mengatakan bahwa untuk industri TPT,persentase pengeluaran biaya listrik dalam ongkos produksi bisa mencapai 10%. Terpisah, Pemprov Jawa Tengah meminta kenaikan TDL dapat dilakukan secara gradual.

Dengan cara itu, tidak akan memunculkan efek kejut yang memberatkan masyarakat dan mendorong inflasi. Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jawa Tengah Sriyadhi mengatakan, kenaikan TDL itu bisa memberatkan masyarakat. Salah satunya, usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Jawa Tengah.“Sebab, kenaikan TDL itu bisa menurunkan daya saing usaha mereka,” ungkapnya kemarin. (ridwan anshori/m abduh/muh slamet/khusnul huda)

Partisipasi Pemilu 2019 Kota Jogja 84,9 Persen & Kulon Progo 86, 49 Persen

Yogyakarta (ANTARA) - Kota Yogyakarta mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang cukup tinggi yaitu mencapai 84,9 persen khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. “Tingkat partisipasi tersebut melebihi target yang kami tetapkan yaitu 77,5 persen. Mungkin ini adalah tingkat partisipasi pemilu yang paling tinggi pernah diraih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Kamis. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Kota Yogyakarta mencatat total jumlah pemilih yang memiliki hak pilih mencapai 324.903 orang, namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 275.552 orang. Berdasarkan data, ada sebanyak 47.249 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan dalam daftar pemilih tetap tambahan terdapat 2.096 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, serta enam pemilih dalam daftar pemilih khusus yang tidak menggunakan hak suaranya. Ia pun berhara

Tanah Pesisir DIY Terus Melambung

Perkembangan wisata dan megaproyek di pesisir selatan DIY, tepatnya di kawasan Gunungkidul dan Kulonprogo mendongkrak harga tanah. Tidak tanggung-tanggung,harga tanah yang awalnya berkisar Rp30.000 per meter,kini sudah lebih dari Rp200.000. Tidak heran, banyak warga berlomba-lomba melepaskan tanah kepada investor. Dalam satu tahun terakhir, lonjakan harga tanah tidak bisa dihindari lagi.Sugeng,salah satu warga Bruno, Ngestirejo, Tanjungsari mengatakan, dua tahun yang lalu harga tanah masih berkisar Rp35.000 setiap meternya. “Namun, saat ini harganya lebih dari Rp200.000 untuk tanah bersertifikat,”ungkapnya. Dia pun menunjukkan beberapa lahan yang siap dilepas pemiliknya. Selain itu, dalam satu tahun terakhir banyak warga luar yang mulai melirik untuk membeli tanah di sekitar pantai. “Belum lagi dengan rencana pengembangan Pantai Krakal. Sudah banyak orang yang pesan kalau ada tanah yang mau dijual,”ucapnya. Saat ini di sekitar Pantai Krakal sudah banyak berdiri bangunan layakn

Tercemar Limbah, Warga Bantul Semen Saluran Irigasi

Bantul - Sejumlah warga Dusun Karangnongko menutup saluran irigasi yang melintas di Jalan Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Hal itu karena air pada saluran tersebut berbau menyengat dan berwarna putih pekat. Pantauan detikcom, puluhan warga berkumpul di Jalan Karangnongko sembari membawa papan bertuliskan 'sungai disegel warga' dan 'hukum berat pencemar lingkungan'. Selanjutnya, puluhan warga meletakkan batako pada saluran irigasi tersebut. Tak hanya itu, warga mulai menempelkan adonan semen pada material bangunan itu hingga menutupi saluran irigasi tersebut. Setelah itu, warga meletakkan beberapa karung berisi pasir di depan dinding yang terbuat dari tumpukan material bangunan. Warga Dusun Karangnongko, Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Waljito menjelaskan, penyegelan saluran irigasi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pencemaran limbah yang telah berlangsung selama belasan tahun. Sampai saat ini permasalahan tidak kunj

Jogjainfo Update

Search This Blog